Berita Investigasi

TUBAN, Lingkaralam.com — Di atas kertas, harga elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi telah diatur agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun di lapangan, angka tersebut justru melonjak jauh dari ketentuan. Penelusuran di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menemukan indikasi adanya selisih harga sejak dari hulu distribusi, disertai lemahnya tata kelola administrasi hingga dugaan penyesuaian dokumen saat audit.

Fokus investigasi mengarah pada salah satu agen distribusi, PT Barokah Unggul Abadi yang berlokasi di Jalan Raya Jegulo RT 05 RW 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko. Agen ini memiliki peran strategis karena membawahi sekitar 80 pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah Tuban, sehingga menjadi simpul penting dalam menjaga stabilitas harga dan kepatuhan distribusi LPG subsidi.

Temuan lapangan menunjukkan adanya selisih harga sejak awal distribusi. Sejumlah pangkalan mengaku menebus elpiji dari agen dengan harga Rp16.500 per tabung, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp16.000. Selisih Rp500 ini, meskipun terlihat kecil, dalam skala distribusi besar berpotensi menjadi akumulasi margin yang signifikan jika dikalikan dengan ribuan tabung yang beredar setiap hari.

Indikasi tersebut memunculkan dugaan bahwa kenaikan harga tidak semata terjadi di tingkat pengecer, melainkan telah terbentuk sejak dari hulu distribusi. Dengan demikian, distorsi harga diduga bersifat struktural dan berlapis.

Selain persoalan harga, investigasi juga menemukan lemahnya transparansi administrasi distribusi. Sejumlah pangkalan menyebut tidak menerima nota atau bukti transaksi saat mengambil pasokan elpiji dari agen. Padahal, dalam standar operasional distribusi LPG subsidi, nota merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti transaksi, alat kontrol distribusi, serta dasar audit dan pengawasan.

Ketiadaan nota ini membuat rantai distribusi kehilangan jejak administrasi yang valid. Dalam kondisi tersebut, pangkalan berada pada posisi rentan karena tidak memiliki bukti resmi untuk mempertanggungjawabkan harga tebus maupun volume distribusi yang diterima.

Situasi ini semakin kompleks dengan munculnya dugaan praktik penyesuaian administrasi saat audit. Sejumlah sumber menyebut bahwa dokumen transaksi yang sebelumnya tidak tersedia, diduga baru dilengkapi ketika ada pemeriksaan. Jika dugaan ini benar, maka terdapat potensi ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan dokumen yang disajikan saat audit.

Dalam perspektif tata kelola subsidi, kondisi tersebut berisiko melemahkan efektivitas pengawasan. Dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya dapat menutupi penyimpangan harga maupun distribusi, sekaligus mengaburkan akuntabilitas penggunaan subsidi negara.

Temuan lain yang tak kalah penting adalah pola distribusi yang berubah antara momentum hari besar dan hari normal. Pada periode Lebaran, distribusi elpiji 3 kg disebut lebih diarahkan langsung kepada masyarakat, dengan komposisi sekitar 70 persen ke konsumen rumah tangga dan 30 persen ke pengecer. Pola ini dinilai sebagai upaya menekan lonjakan harga di tengah tingginya permintaan.

Namun di luar periode tersebut, kondisi justru berbalik. Dalam situasi normal, sekitar 70 persen distribusi diduga mengalir ke pengecer, sementara hanya 30 persen yang langsung disalurkan kepada masyarakat melalui pangkalan. Perubahan komposisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengendalian distribusi serta ketepatan sasaran subsidi.

Perbedaan pola distribusi ini berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat konsumen. Ketika pasokan lebih banyak mengalir ke pengecer, rantai distribusi menjadi lebih panjang dan membuka ruang kenaikan harga berlapis. Sebaliknya, distribusi langsung ke masyarakat cenderung menekan potensi lonjakan harga.

Sebagai penyalur resmi, menetapkan kewajiban bagi agen dan pangkalan untuk mematuhi HET serta menjalankan distribusi secara transparan dan tepat sasaran. LPG subsidi diprioritaskan untuk rumah tangga dan usaha mikro, sehingga distribusi yang terlalu dominan ke pengecer berpotensi menyimpang dari tujuan kebijakan.

Dampak dari persoalan distribusi ini terlihat jelas saat momentum Lebaran. Dalam periode H-2 hingga H+2, harga elpiji 3 kg di tingkat konsumen dilaporkan melonjak tajam hingga berkisar antara Rp25.000 sampai Rp35.000 per tabung. Lonjakan ini terjadi ketika permintaan meningkat, namun tidak sepenuhnya diimbangi dengan stabilitas pasokan dan pengendalian harga.

Menariknya, setelah periode Lebaran berlalu, harga tidak sepenuhnya kembali normal. Hingga saat ini, harga eceran di sejumlah wilayah Tuban masih berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung. Kondisi ini menunjukkan bahwa lonjakan harga tidak hanya bersifat musiman, melainkan berpotensi berkaitan dengan pola distribusi yang belum tertib.

Kenaikan harga tersebut menciptakan efek berantai di sepanjang jalur distribusi. Tekanan harga di tingkat agen diduga memaksa pangkalan menaikkan harga jual. Pengecer kemudian kembali menaikkan harga akibat keterbatasan pasokan, hingga pada akhirnya konsumen harus membeli elpiji subsidi jauh di atas HET.

Dampak langsung dari kondisi ini dirasakan masyarakat. Sejumlah warga memberikan beragam komentar. Mereka mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi sehari-hari, terutama saat momentum Lebaran.

“Biasanya beli Rp18 ribu masih wajar, tapi kemarin bisa sampai Rp35 ribu. Barangnya pun langka. Berat bagi kami,” ujar seorang warga di wilayah Soko.

Warga lainnya menyebut harga yang tidak stabil membuat mereka kesulitan mengatur pengeluaran rumah tangga.

“Gas itu kebutuhan pokok. Kalau harganya naik terus, kami yang kecil ini yang paling terasa,” ungkapnya.

Keluhan juga datang dari pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG untuk operasional harian.

“Kalau harga gas naik, otomatis biaya produksi ikut naik. Belum lginkenaikan bahan pokok lainnya. kadang malah rugi,” kata seorang pedagang makanan.

Dalam praktiknya, pengawasan selama ini lebih banyak difokuskan pada tingkat pengecer melalui operasi pasar atau inspeksi mendadak. Namun, temuan investigasi menunjukkan bahwa akar persoalan justru diduga berada di tingkat hulu distribusi. Tanpa pengawasan yang menyasar agen secara langsung, potensi penyimpangan dinilai akan terus berulang.

Kondisi ini mendorong perlunya audit menyeluruh yang tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga verifikasi langsung di lapangan. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian harga tebus, transparansi administrasi, serta konsistensi antara data distribusi dan kondisi riil.

Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, maka implikasinya tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menyentuh ranah hukum terkait distribusi barang bersubsidi.

Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut keadilan distribusi energi bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan subsidi.

Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Ketika harga melampaui ketentuan dan distribusi kehilangan transparansi, tujuan subsidi sebagai perlindungan sosial menjadi terdistorsi. Publik kini menunggu apakah akan ada langkah tegas untuk menata ulang distribusi, atau praktik serupa akan terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.

Oleh : M. Zainuddin