Tuban, Lingkaralam.com – Persoalan pupuk subsidi kembali mencuat di kalangan petani. Kali ini, keluhan datang dari Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian distribusi pupuk dengan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Sejumlah petani mengaku alokasi pupuk yang diterima dari kios resmi tidak mencukupi kebutuhan. Bahkan, realisasi distribusi disebut hanya berkisar 50 persen dari total kebutuhan yang telah diajukan dalam e-RDKK.
“Kami sudah terdata di e-RDKK, tapi pupuk yang diterima tidak sesuai. Jatahnya jauh dari cukup,” ungkap salah satu petani kepada Lingkaralam.com.
Kondisi tersebut memaksa petani mencari alternatif dengan membeli pupuk dari luar daerah. Namun, harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi, mencapai Rp180 ribu per sak, sehingga menambah beban biaya produksi pertanian.
Para petani menduga distribusi pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sepenuhnya mengacu pada data e-RDKK yang seharusnya menjadi dasar utama penyaluran. Dugaan ini memunculkan kecurigaan adanya persoalan dalam rantai distribusi, baik di tingkat distributor maupun kios penyalur.
Selain keterbatasan pasokan, mahalnya pupuk non-subsidi turut memperparah kondisi di lapangan. Petani berharap pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Mereka juga mendesak adanya audit distribusi pupuk subsidi secara transparan, mulai dari distributor hingga kios, guna memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” tambah petani lainnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian distribusi pupuk subsidi di wilayah tersebut.
Oleh: M Zainuddin
