Bojonegoro, Lingkaralam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka tersebut merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2026.
Penyesuaian dilakukan menyusul adanya penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Bojonegoro memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, menegaskan bahwa dinamika fiskal tidak akan mengganggu program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Meski pendapatan transfer mengalami penurunan, kami pastikan program-program daerah dan pelayanan dasar yang menyasar langsung ke masyarakat tetap berjalan maksimal,” ujar Anie, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Bojonegoro, alokasi anggaran pada sejumlah sektor strategis bahkan melampaui ketentuan minimal (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pada sektor kesehatan, dari kewajiban minimal sebesar Rp 533 miliar atau 10 persen, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 1,26 triliun (di luar gaji ASN). Artinya, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 727 miliar guna menjamin akses layanan kesehatan masyarakat tetap optimal.
Sementara di sektor pendidikan, alokasi anggaran mencapai Rp 2,38 triliun atau 36,63 persen dari total belanja. Angka tersebut meningkat Rp 1,09 triliun dari batas minimal yang seharusnya hanya Rp 1,29 triliun.
Untuk sektor infrastruktur, anggaran ditetapkan sebesar Rp 2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer. Jumlah itu lebih tinggi Rp 210 miliar dibanding ketentuan minimal sebesar Rp 2,14 triliun (40 persen).
“Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas demi mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.
Dengan postur belanja APBD TA 2026 sebesar Rp 6,49 triliun, Pemkab Bojonegoro optimistis mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten, meskipun menghadapi tantangan penyesuaian fiskal.
Komitmen menjaga kualitas pelayanan dasar ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara berkelanjutan.
Oleh: Redaksi
