Tuban, Lingkaralam.com – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Raya Parengan–Jatirogo, Kabupaten Tuban, terpantau kembali normal pasca insiden dugaan penganiayaan terhadap empat petugas SPBU beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pemantauan awak media di lokasi, aktivitas pengisian BBM kepada masyarakat berlangsung seperti biasa. Antrean kendaraan relatif lancar dan pelayanan berjalan tanpa kendala berarti. Situasi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang sempat menuai sorotan publik karena adanya dugaan praktik pengutamaan pembelian oleh pihak tertentu dibanding masyarakat umum.
Namun demikian, aktivitas para tengkulak BBM di SPBU tersebut untuk sementara tidak terlihat. Sejumlah sumber di sekitar lokasi menyebutkan para tengkulak “off” dalam beberapa hari terakhir sejak mencuatnya kasus dugaan kekerasan di area SPBU Parengan.
Berbeda dengan kondisi di SPBU Parengan, praktik pembelian BBM oleh tengkulak di sejumlah SPBU lain di wilayah Tuban disebut masih berlangsung. Modus yang digunakan antara lain sepeda motor roda dua yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar, melakukan pengisian berulang kali, lalu menampung BBM di lokasi yang tidak jauh dari SPBU.
Di lapangan, awak media juga mendapati indikasi adanya pembeli yang melakukan pengisian secara mandiri tanpa pendampingan petugas, sementara operator melayani konsumen lain. Praktik tersebut dinilai rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat oleh pengelola SPBU maupun instansi terkait.
Sementara itu, insiden dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang oknum pegawai kecamatan berinisial J terhadap empat petugas SPBU pekan lalu, masih menyisakan pertanyaan publik. Sejumlah pihak menilai penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri latar belakang dan dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang mungkin menjadi pemicu konflik.
Kondisi ini memicu desakan masyarakat agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat menegaskan distribusi BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi.
“Kalau memang ada penyimpangan, harus diaudit dan ditindak. BBM subsidi itu hak masyarakat yang berhak, bukan untuk diperjualbelikan kembali,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik juga mendesak dilakukan audit terhadap SPBU yang diduga melayani praktik pembelian oleh tengkulak. Transparansi serta pengawasan ketat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait mengenai langkah pengawasan dan penindakan yang akan dilakukan.
Lingkaralam.com akan terus melakukan penelusuran serta mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna menyajikan informasi yang berimbang dan akurat.
Oleh: Redaksi
