Tuban, Lingkaralam.com — Ratusan warga Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menggeruduk Kantor Balai Desa. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pengelolaan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang dinilai tertutup selama beberapa tahun terakhir. Kamis (18/12/2025).
Kedatangan massa memicu suasana tegang di balai desa. Proses mediasi antara perwakilan warga dan pihak desa diwarnai adu argumen keras, sehingga aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Plumpang melakukan pengamanan ketat guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Mediasi yang dimulai sejak sore hari sempat molor akibat hujan deras. Hingga menjelang waktu maghrib, pertemuan tersebut belum juga membuahkan titik temu. Kondisi itu membuat warga meminta agar mediasi dijadwalkan ulang pada hari lain dengan agenda yang lebih jelas.
Perwakilan warga, Lis Sunaryo, mengatakan polemik pengelolaan dana HIPPA bermula dari adanya pertemuan tertutup atau yang disebut warga sebagai “rapat gelap” pada tahun 2022 lalu. Menurutnya, rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 10 orang tanpa melibatkan masyarakat secara luas.
“Sejak rapat tahun 2022 itu, laporan keuangan dan pertanggungjawaban dana HIPPA tidak pernah jelas. Setiap tahun dijalankan, tapi warga tidak tahu berapa nilainya dan ke mana alirannya,” ujar Lis Sunaryo kepada awak media.
Ia menegaskan, warga tidak menolak program HIPPA, namun menuntut keterbukaan pengelolaan dana agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik berkepanjangan. Warga pun mendesak pemerintah desa untuk membuka seluruh data keuangan secara transparan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo, menjelaskan bahwa pertemuan yang dipersoalkan warga tersebut sejatinya bertujuan untuk mendudukkan persoalan antara pengelola HIPPA dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Meski mediasi berlangsung panas, Nugroho mengklaim komunikasi antar pihak mulai menemukan titik terang. Ia berharap ke depan penataan administrasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan terbuka.
“Kami ingin masalah ini segera selesai. Harapannya administrasi ditata ulang dengan baik supaya kesejahteraan petani di Kesamben bisa benar-benar terjamin,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, warga dan pihak desa sepakat untuk menjadwalkan ulang mediasi lanjutan dengan harapan persoalan dana HIPPA dapat diselesaikan secara transparan dan adil.(Tim/La).
