Catatan Redaksi
Masih banyak dijumpai buis beton di berbagai proyek pemerintah daerah Tuban yang tidak memenuhi standar mutu, bahkan tanpa sertifikat SNI.
Fenomena ini bukan sekadar soal teknis, melainkan cermin lemahnya pengawasan dan integritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Seperti halnya proyek infrastruktur dengan material buis beton. Saat ini buis beton yang beredar dalam sirkulasi proyek yang bersumber dari APBD Tuban banyak mendapat sorotan publik terkait aspek mutu dan standarisasi SNI.
Seperti diketahui, buis beton bermutu dihasilkan dari campuran bahan yang sesuai standar, pemadatan menggunakan vibrator, serta proses curing yang baik. Hasilnya padat, kuat, dan presisi.
Sebaliknya, buis beton di bawah standar kerap dicetak manual tanpa pengawasan teknis. Permukaannya kasar, berpori, dan mudah retak—indikasi mutu rendah yang berpotensi menimbulkan kebocoran dan kerusakan dini pada saluran.
Ironisnya, praktik seperti ini sering terjadi dalam proyek yang dibiayai oleh APBD. Proyek mungkin bisa selesai tepat waktu, laporan administrasi juga bisa terselesaikan dengan rapi, tetapi hasilnya rapuh dan cepat rusak.
Sertifikat SNI seharusnya menjadi bukti keandalan mutu material, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ketika sertifikasi diabaikan, maka proyek publik kehilangan nilai dasarnya: akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Apalagi sampai memalsukan label SNI untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Hal itu sudah spesifikasi tanah hukum.
Pemerintah daerah melalui dinas teknis wajib menegakkan aturan dengan tegas. Pengawas lapangan tidak boleh menutup mata terhadap material yang tidak memenuhi spesifikasi, apalagi sampai mengkondisikannya demi kepentingan pribadi.
Begitu pula kontraktor, harus berani menolak penggunaan produk yang tidak bersertifikat dan tidak memenuhi mutu beton rencana.
Karena pada akhirnya, kualitas buis beton tidak hanya soal konstruksi yang kokoh, tetapi juga simbol dari kejujuran dan integritas dalam membangun. Infrastruktur yang kuat hanya bisa lahir dari niat yang bersih, pengawasan yang tegas, dan komitmen untuk menempatkan mutu di atas kepentingan sesaat.
Pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan integritas pelaksanaan proyek pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mencegah potensi penyelewengan dana, tetapi juga memastikan setiap proyek berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.
