TUBAN, Lingkaralam.com – Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, meluapkan kekecewaan terbuka dalam forum hearing terkait konflik hubungan industrial Awak Mobil Tangki (AMT) TBBM Tuban, setelah sejumlah pihak yang diundang justru tidak hadir tanpa keterangan.
Rapat yang semula dijadwalkan sebagai ruang mediasi antara para pekerja dan pihak terkait itu berubah menjadi forum penuh ketegangan. Pasalnya, PT Cahaya Andhika Tamara, perwakilan Pertamina, serta unsur Forkopimca Jenu tidak tampak hadir dalam agenda resmi yang digelar DPRD Tuban tersebut.
Ketidakhadiran itu memicu reaksi keras dari Fahmi. Ia menilai absennya pihak-pihak terkait bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap lembaga DPRD sekaligus persoalan ketenagakerjaan yang tengah berkembang.
“Ini bukan hanya soal datang atau tidak datang. Ini soal menghargai lembaga dan keseriusan menyelesaikan masalah. Kami menunggu berjam-jam tanpa kejelasan,” tegas Fahmi dalam forum hearing.
Menurut Fahmi, DPRD Tuban melalui Komisi II telah berupaya menjalankan fungsi mediasi guna mencegah konflik hubungan industrial tersebut berkembang lebih luas. Namun, sikap tidak hadir tanpa pemberitahuan justru menunjukkan minimnya komitmen dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang disebut telah berdampak pada banyak pekerja.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Tuban tidak akan berhenti hanya pada satu kali agenda pemanggilan. Langkah lanjutan, kata dia, akan segera ditempuh apabila pihak-pihak yang dipanggil tetap tidak menunjukkan itikad kooperatif.
“Kami akan panggil lagi. Kalau tetap tidak hadir, kami tidak akan tinggal diam. Bahkan kami siap turun bersama pekerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fahmi juga menyoroti lemahnya respons unsur Forkopimca Jenu dalam menyikapi persoalan yang berkembang di lapangan. Ia menilai, koordinasi lintas sektor semestinya diperkuat sejak awal agar konflik hubungan industrial tidak berlarut-larut dan memicu dampak sosial yang lebih luas.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan internal semata, sebab berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan sekaligus pelayanan publik, mengingat posisi strategis sektor distribusi BBM di wilayah Tuban.
“Ini bukan lagi masalah internal. Dampaknya bisa ke masyarakat luas. Jadi semua pihak harus hadir dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Komisi II DPRD Tuban, lanjut Fahmi, memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kejelasan penyelesaian. Ia menegaskan, DPRD ingin mendorong solusi yang adil dan terbuka bagi seluruh pihak, khususnya para pekerja yang terdampak.
Dengan memanasnya situasi dalam hearing tersebut, DPRD Tuban memberi sinyal tegas bahwa konflik AMT TBBM Tuban tidak akan dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.
Oleh: M Zainuddin
