Rabu, Februari 25, 2026
spot_img

Diduga Anggaran dan Realisasi MBG di Soko Tak Sinkron? Wali Murid Minta Penjelasan

Tuban, Lingkaralam.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui SPPG Sokosari 4, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, kembali menuai sorotan publik. Skema pembagian anggaran serta komposisi menu yang diterima siswa dinilai memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan pemantauan awak media di beberapa sekolah penerima manfaat di wilayah Kecamatan Soko, menu yang dibagikan kepada siswa terdiri dari 1 buah salak, 1 roti kukus, 4 biji kurma, dan 1 butir telur.

Sejumlah wali murid mempertanyakan kesesuaian menu tersebut dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka menilai perlu ada penjelasan terbuka terkait rincian pembiayaan serta standar porsi makanan yang diberikan kepada peserta didik.

Data yang dihimpun awak media untuk pos anggaran MBG untuk jenjang PAUD dan TK sebesar Rp 8.000 per anak per hari. Nominal yang sama juga diterima siswa SD kelas 1 hingga kelas 3, yakni Rp 8.000 per siswa per hari.

Dari jumlah tersebut, disebutkan terdapat alokasi sekitar Rp 5.000 untuk operasional, tenaga kerja, dan kebutuhan dapur seperti LPG. Sementara Rp 2.000 dialokasikan untuk sewa dapur atau tempat penyediaan makanan.

Adapun untuk siswa SD kelas 4 hingga jenjang SMP dan SMA, anggaran ditetapkan sebesar Rp 10.000 per siswa per hari. Dari anggaran tersebut masih sisa Rp 5.000 untuk operasional 3000, dan Rp 2.000 untuk sewa tempat produksi.

Selain anggaran per porsi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga disebut menerima tambahan insentif sebesar Rp 6.000.000 per hari operasional. Insentif tersebut diklaim untuk mendukung kelancaran distribusi serta menunjang operasional program.

Perbedaan nominal anggaran antar jenjang pendidikan serta pembagian komponen biaya tersebut memicu pertanyaan dari sejumlah orang tua siswa.

“Kalau nominalnya berbeda, tentu masyarakat ingin tahu dasar perhitungannya seperti apa. Apalagi ada tambahan insentif harian yang nilainya cukup besar,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat, terlebih program ini menyasar ribuan siswa di wilayah Kecamatan Soko.

Program MBG digadang sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya di sejumlah daerah, termasuk Tuban, keluhan terkait kualitas menu dan kesesuaian porsi dengan anggaran beberapa kali mencuat.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana MBG di Kabupaten Tuban terkait rincian teknis pembagian anggaran, termasuk mekanisme pemberian insentif harian Rp 6 juta per SPPG.

Publik berharap adanya keterbukaan data secara rinci, mulai dari komponen belanja bahan makanan, biaya distribusi, operasional dapur, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.

Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa ini benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Lingkaralam.com akan terus melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Tuban berjalan sesuai aturan serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Oleh: Redaksi 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!