Catatan Redaksi
Di wilayah penghasil migas seperti Bojonegoro, lalu-lalang truk tangki pengangkut kondensat bukan sekadar denyut ekonomi, melainkan bagian dari sistem distribusi energi nasional. Namun aktivitas strategis ini tunduk pada rezim hukum yang ketat. Pertanyaannya: apakah kepatuhan yang berjalan sudah utuh secara hukum, atau hanya administratif di atas kertas?
Secara yuridis, pengangkutan kondensat merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir migas. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir termasuk pengangkutan hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah. Artinya, tanpa Izin Usaha Pengangkutan Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kegiatan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.
Lebih jauh, Pasal 53 UU Migas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin dapat dipidana dengan penjara dan denda. Norma ini menunjukkan bahwa izin bukan sekadar syarat administratif, melainkan fondasi legalitas yang memiliki konsekuensi pidana.
Namun pengangkutan kondensat tidak berhenti dalam rezim migas. Karena sifatnya yang mudah terbakar dan berpotensi mencemari, aspek lingkungannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 36 ayat (1) mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki persetujuan lingkungan.
- Pasal 98 dan 99 mengatur ancaman pidana bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
Lebih penting lagi, UU ini mengenal prinsip strict liability (Pasal 88), yang memungkinkan pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan apabila kegiatan berisiko tinggi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Dalam konteks pengangkutan kondensat, norma ini sangat relevan apabila terjadi kebocoran atau insiden.
Dari sisi transportasi, rezim hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 48 mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Pasal 106 ayat (1) menegaskan kewajiban setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi.
- Pasal 169 mengatur secara khusus mengenai angkutan barang khusus dan barang berbahaya yang wajib memenuhi ketentuan keselamatan tertentu.
Standar teknis ini berada dalam pengawasan Kementerian Perhubungan, sementara dimensi lingkungan tetap diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Legalitas Parsial dan Risiko Multisektor
Secara teori, sistem hukum kita sudah komprehensif. Namun persoalan muncul ketika pengawasan masih berjalan sektoral. Izin migas mungkin telah terbit. Persetujuan lingkungan mungkin telah dikantongi. Kendaraan mungkin telah lulus uji KIR. Tetapi apakah ketiganya terintegrasi dalam satu sistem verifikasi yang simultan?
Jika tidak, maka yang terjadi adalah legalitas parsial. Secara administratif tampak patuh, tetapi secara sistemik belum tentu memenuhi keseluruhan rezim hukum yang berlaku.
Dalam konteks ini, kelalaian bukan hanya berkonsekuensi administratif. Ia dapat bergeser menjadi pidana korporasi apabila terjadi insiden. Pertanggungjawaban dapat merentang dari manajemen perusahaan hingga penanggung jawab teknis.
Negara: Preventif atau Reaktif?
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan sekadar apakah izin tersedia, melainkan apakah pengawasan dilakukan sebelum risiko muncul. UU Migas, UU Lingkungan Hidup, dan UU Lalu Lintas telah menyediakan instrumen sanksi. Namun hukum yang efektif bukan hanya represif, melainkan preventif.
Sebagai daerah strategis energi, Tuban semestinya menjadi model integrasi pengawasan lintas sektor. Transparansi daftar operator resmi, audit terpadu, serta integrasi data digital lintas kementerian adalah keniscayaan.
Karena pada akhirnya, armada pengangkut kondensat yang melintas di jalan raya bukan hanya membawa komoditas energi. Ia membawa konsekuensi hukum, risiko keselamatan publik, dan reputasi tata kelola negara.
Dan di titik inilah pertanyaan itu kembali mengemuka : apakah hukum hadir sebagai pagar keselamatan bersama, atau hanya menjadi norma yang menunggu dilanggar?. Wallahu a’lam bishawab.
