Lingkaralam.com, Tuban – Pengusaha konstruksi Tuban meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Kabupaten Tuban berlalu adil bagi seluruh pengusaha konstruksi. Seolah pengusaha konstrusi lokal menjadi tamu di rumah sendiri.

“Kita berharap ada kontrol yang selektif terhadap para pengusaha konstruksi di Tuban,” kata salah seorang pengusaha konstruksi yang enggan disebutkan namanya, Selasa (30/7/2024).

“Kita juga berharap ada evaluasi. Selama ini pekerjaan proyek infrastruktur di Dinas PU hanya dikuasai oleh orang-orang itu saja yang mengerjakan,” tambah dia.

Menurutnya, selama ini orang yang selalu mendominasi pekerjaan dari Dinas PU selalu mensubkontrakkan pekerjaan yang didapatkannya.

“Selama ini kita hanya menjadi sub kontraktor. Padahal kita juga punya badan hukum perusahaan kontraktor, tapi tak pernah dapat paket pekerjaan. Selama ini, pekerjaan di Dinas PU hanya dikuasai dan didominasi orang itu-itu saja, ” katanya.

“Menjadi sub kontraktor terpaksa kita lakukan karena memang tidak ada pilihan lain. Seringkali kita sampai merugi, karena prosentasenya begitu minim hingga 59% – 65% dari nilai pagu. Selain presentasenya minim, kadang masih ada potongan lain-lain, ” katanya.

Dirinya menyebutkan, tidak berharap diperlakukan lebih oleh Dinas PU, namun perlakuan sewajarnya dari Dinas PU sudah merupakan bentuk perhatian.

“Sebenarnya kita tidak ingin diberlakukan lebih. Kita hanya ingin sewajarnya. Sebagai pengusaja lokal, kita juga ingin diberlakukan secara adil. Adil bukan berarti kita meminta lebih. Sehingga ada persaingan usaha yang sehat, dan bukan di monopoli oleh orang-orang itu saja, ” kata dia.

Oleh : M. Zainuddin