Tuban/lingkaralam.com.program untuk memangkas jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemprov Jatim tahun 2022,Glontoran dana 20 juta persatu unit rumah,pengakuan beberpa warga penerima program tidak sesuai apa yang direalisasikan.
Dugaan warga penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di mak up kepala desa seperti pembelanjaan matrialnya,sebab yang realisasi dihitung oleh kakulatornya penerima kisaran 8-13 juta,terus sisanya kemanakan,” Ujar warga,Senin (23/01/2023) sore.
Kepala desa bukan tanpa alasan,sebab hasil sosialisasi tidak dilaksanakan sesuai (RAB) rencana anggaran belanja,terkesan disengaja.”Menurut Warga lainnya Penerima program.
Sosialisasi dikantor desa,Mengundang semua warga penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Pesan kepala desa setiap matrial datang dirumah penerima program wajib serah terima nota belanja dan didokumentasi,namun waktu pengiriman matrial tidak dikasih nota belanja,”Ujar Gunardi penerima program.
Tambahan Gunardi,Didesa Gemulung 106 warga penerima program stimulan perumahan,namun yang 36 tidak menerima nota dari toko,penerima program menganggap sosialiisasi pekan lalu wanprestasi atau ingkar janji.”Katanya.
Kepala desa Kohar,saat dikonfirmasi pewarta lingkaralam.com lewat via sms WhatsApp menjelaskan bahwa warganya tidak menuntut persoalan itu,namun salah satu warga mencari simpati masyarakatnya karena kedepan akan mencalonkan kepala desa,”katanya.
Jangan ditangapi informasi dari warganya belum tentu benar sebab tidak tahu proses perjanjianya dengan pendamping program dengan warga penerima program stimulan perumahan swadaya,”Tambahan Kohar.[]
Reporter:M Zainuddin
