TUBAN, Lingkaralam.com — Persoalan bantuan benih pertanian di Kabupaten Tuban tidak hanya berkutat pada komoditas jagung. Setelah muncul dugaan pungutan penebusan, pengalihan bantuan ke kios pertanian, hingga persoalan label masa berlaku benih jagung, kini bantuan benih padi tahun anggaran 2026 juga menghadapi persoalan ketepatan sasaran dan pemanfaatan.
Fakta lapangan menunjukkan, seorang warga yang disebut tidak memiliki maupun menggarap lahan sawah tercatat menerima bantuan benih padi sebanyak 35 kilogram. Karena tidak memiliki lahan tanam, benih tersebut justru dibawa ke tempat penggilingan atau selep dan menghasilkan sekitar 23 kilogram beras dengan tingkat bulir patah (menir) cukup tinggi.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai proses pengusulan, verifikasi penerima, hingga pengawasan distribusi. Sebab, bantuan benih merupakan sarana produksi untuk mendukung usaha tani, bukan bantuan pangan untuk dikonsumsi.
Validasi Penerima dan Kepatuhan Regulasi
Dalam tata kelola bantuan pemerintah Kementerian Pertanian, Permentan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah menjadi salah satu landasan pengaturan pengusulan, penetapan penerima, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban bantuan.
Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) harus didasarkan pada persyaratan program dan kebutuhan riil. Kesesuaian luas lahan, rencana tanam, kebutuhan benih, serta identitas penerima menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Kebutuhan benih padi berkisar 70 kilogram per hektare, bergantung pada varietas dan metode tanam. Karena itu, bantuan 35 kilogram semestinya memiliki dasar kebutuhan lahan yang jelas.
Meski kepemilikan lahan bukan satu-satunya ukuran karena petani penggarap juga dapat memenuhi kriteria, penerima tetap harus terbukti benar-benar menjalankan usaha tani sesuai ketentuan program.
Persoalan ini juga perlu ditelaah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, terutama terkait penyediaan sarana produksi, mutu, dan pengawasan perbenihan.
Potensi Penyimpangan dan Konsekuensi Hukum
Dari sisi pertanggungjawaban, penyaluran bantuan yang tidak sesuai sasaran perlu ditelusuri sejak perencanaan, pengadaan, penetapan penerima, hingga distribusi.
Apabila ditemukan manipulasi data CPCL, rekayasa dokumen, pengurangan volume, atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, ketidaktepatan sasaran tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Harus dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, unsur kesalahan, serta kerugian keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, benih yang digiling menjadi beras konsumsi perlu diperiksa aspek keamanannya. Pemerintah harus memastikan apakah benih tersebut mendapatkan perlakuan kimia (seed treatment) yang berpotensi membahayakan apabila dikonsumsi manusia.
Akademisi: Bupati Harus Bersikap
Menanggapi persoalan tersebut, seorang akademisi yang juga mantan aktivis menilai Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, perlu mengambil langkah konkret. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup dibebankan kepada pelaksana teknis di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Bupati memiliki tanggung jawab memastikan perangkat daerah bekerja sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada kepala daerah untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (17/11/2026).
Ia juga merujuk PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, yang mengatur penyelenggaraan pengendalian intern serta tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian.
“Artinya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan bahwa bantuan sudah tersalurkan. Harus ada sistem yang memastikan data penerima valid, kebutuhan benih sesuai luas lahan, distribusi dapat dipertanggungjawabkan, dan pemanfaatannya diawasi,” katanya.
Ia meminta Bupati mengevaluasi keseluruhan tata kelola bantuan pertanian, termasuk memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari serapan anggaran dan jumlah bantuan yang dibagikan. Ukuran utamanya adalah manfaat bagi petani dan kepatuhan terhadap regulasi. Bupati perlu menunjukkan langkah konkret agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tambah ia.
Inspektorat Perlu Lakukan Audit Silang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban perlu membuka dasar penetapan penerima, dokumen CPCL, luas lahan, kebutuhan benih, spesifikasi barang, serta berita acara serah terima.
Inspektorat Daerah juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan menelusuri kemungkinan adanya penerima tidak memenuhi kriteria, ketidaksesuaian volume, maupun persoalan dalam pertanggungjawaban distribusi.
Pada akhirnya, keberhasilan bantuan pertanian bukan sekadar berapa banyak benih yang tersalurkan, melainkan ketepatan penerima, kesesuaian volume, mutu, dan manfaat nyata bagi petani.
Ketika 35 kilogram benih bantuan justru berakhir menjadi sekitar 23 kilogram beras patah, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bantuan telah tersalurkan. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sistem verifikasi dan pengawasan bisa meloloskan bantuan sarana produksi kepada pihak yang diduga tidak memiliki kegiatan usaha tani?
Oleh : Redaksi Lingkaralam.com.

