TUBAN, Lingkaralam.com — Kelengkapan sertifikasi belum otomatis menjamin seluruh proses bantuan benih padi pemerintah berjalan akuntabel. Penelusuran terhadap salah satu paket bantuan benih varietas Inpari 32 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 menemukan sejumlah perbedaan data dan persoalan yang perlu diuji, mulai dari identitas kemasan, rasio produksi, hingga transparansi rantai pengadaan.
Pada karung berkapasitas 10 kilogram bermerek Si Bibit Super Jumbo, tercantum tulisan permanen bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 2026 dengan keterangan dilarang diperjualbelikan. Namun, terdapat kesalahan penulisan kata “JENDRAL” yang seharusnya “JENDERAL”.
Kesalahan tersebut memang bersifat editorial dan tidak serta-merta memengaruhi keabsahan benih. Namun, ketelitian pencantuman identitas program pemerintah tetap menjadi bagian dari tertib administrasi bantuan negara.
Pada bagian belakang kemasan tercantum nama produsen CV Putra Jaya Mandiri Azhari, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dokumen yang ditelusuri mencantumkan Tanda Daftar Produsen Benih dari UPT PSBTPH Jawa Timur Nomor 0042/UPT.PSBTPH/PRD.PNG/TBN/X/2024 serta sertifikasi sistem manajemen mutu LSSM-038-B.
Pemindaian QR Code pada label ungu kategori Benih Pokok (BP) menunjukkan daya berkecambah 91 persen dan masa edar hingga 27 Maret 2027. Artinya, secara administratif terdapat identitas sertifikasi yang dapat ditelusuri. Namun, hal itu belum menjawab seluruh aspek produksi dan pengadaan.
Rasio Produksi dan Selisih Pencatatan
Persoalan utama muncul pada data sistem verifikasi digital. Lot nomor 23/23 mencatat luas penangkaran empat hektare dengan realisasi produksi benih bersih mencapai 32.000 kilogram atau 32 ton. Artinya, produktivitas yang tercatat mencapai delapan ton per hektare.
Angka tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis. Sebab, hasil panen gabah tidak identik dengan volume benih bersih setelah pengeringan, sortasi, dan pengolahan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh 32 ton tersebut benar-benar berasal dari lahan penangkaran yang didaftarkan? Pemeriksaan perlu mencocokkan luas areal, hasil panen, rendemen pengolahan, serta stok gudang.
Perbedaan juga ditemukan pada jumlah kemasan. Dengan volume pengujian 32.000 kilogram dan berat bersih 10 kilogram per karung, secara matematis seharusnya terdapat 3.200 kemasan. Namun, sistem mencatat 3.201 kemasan.
Selisih satu kemasan tersebut belum tentu menunjukkan penyimpangan. Namun, perlu dijelaskan apakah merupakan sampel pengujian, arsip pertinggal, atau bagian dari volume yang belum tercatat. Jumlah label, nomor seri, dan volume benih harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten.
Legalitas Produsen dan Rantai Pengadaan
Aspek lain yang perlu diperiksa adalah kesesuaian legalitas dan kapasitas usaha produsen. Pemeriksaan terhadap akta perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), klasifikasi KBLI, serta fasilitas pengeringan, pengolahan, dan pergudangan diperlukan untuk memastikan kemampuan riil perusahaan sebanding dengan volume produksi dan pasokan dalam kontrak.
Selain itu, nama produsen pada kemasan belum tentu sama dengan perusahaan pemegang kontrak pengadaan di tingkat kementerian. Perbedaan tersebut tidak otomatis merupakan pelanggaran, tetapi hubungan hukum antara penyedia dan produsen harus jelas.
Kontrak pengadaan, surat dukungan produsen, perjanjian kerja sama, bukti pembayaran, serta dokumen pengiriman perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi peminjaman identitas perusahaan atau pengalihan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan.
Mendesak Pemeriksaan Lintas Kewenangan
Persoalan tersebut memerlukan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan berbeda.
UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur perlu menjelaskan dasar registrasi produsen, hasil pemeriksaan lapangan, kewajaran data produksi, serta penerbitan label sertifikasi.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Tuban perlu memberikan keterangan mengenai pembinaan dan pengawasan teknis terhadap aktivitas produsen di Kecamatan Rengel sesuai kewenangannya.
Dari sisi anggaran, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu didorong melakukan pemeriksaan terhadap kontrak pengadaan, kesesuaian volume, hubungan penyedia dengan produsen, serta realisasi pembayaran dan distribusi bantuan.
BPKP Perwakilan Jawa Timur dapat dilibatkan melalui audit atau evaluasi sesuai kewenangannya. Adapun BPK memiliki fungsi pemeriksaan eksternal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan silang perlu mempertemukan data penangkaran, hasil sertifikasi, kapasitas produksi, nilai kontrak, hingga jumlah benih yang benar-benar diterima petani.
Sebab, sertifikat hanya membuktikan pemenuhan parameter mutu yang diuji. Sertifikat tidak otomatis menjamin seluruh proses produksi, pengadaan, dan distribusi telah berjalan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan bantuan benih bukan sekadar berapa banyak karung disalurkan kepada petani. Negara harus memastikan asal-usul benih, kewajaran volumenya, kepatuhan pengadaan, dan ketepatan distribusinya. Jangan sampai administrasi terlihat lengkap, sementara pertanggungjawaban produksi dan penggunaan anggarannya belum teruji.
Oleh : Tim Investigasi Lingkaralam.com
