BOJONEGORO, Lingkaralam.com — Kondisi pemasangan konstruksi beton L-Shape pada proyek pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Dander, Kabupaten Bojonegoro, memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan di lapangan.
Dokumentasi foto yang diterima redaksi memperlihatkan retakan horizontal pada salah satu bagian beton. Selain itu, pemasangan antar elemen tampak kurang rapi, dengan lubang pada permukaan dan rongga pada sejumlah bagian sambungan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengawasan teknis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Konsultan pengawas, apabila ditugaskan dalam kontrak, memiliki peran untuk memantau pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup penugasannya, termasuk kesesuaian material, metode pemasangan, dan mutu hasil pekerjaan.
Proyek yang berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro tersebut memiliki pagu anggaran Rp3.987.724.000. pemenang kontrak CV Tugas Langit tercatat sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi sebesar Rp3.164.172.716,90.
Dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp3,16 miliar, efektivitas pengawasan menjadi salah satu aspek yang patut diperjelas, terutama untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak.
Konsultan Pengawas dan Fungsi Kontrol Lapangan
Sorotan publik mengarah pada bagaimana pengawasan teknis dilaksanakan selama pemasangan L-Shape berlangsung. Pertanyaan mendasarnya, apakah setiap tahapan pekerjaan telah dipantau dan diperiksa sesuai prosedur, serta bagaimana kondisi yang terlihat dalam dokumentasi tersebut ditindaklanjuti.
Dalam proyek konstruksi, konsultan pengawas yang ditugaskan melalui kontrak menjalankan fungsi pengawasan sesuai lingkup pekerjaannya. Kehadiran dan pelaksanaan tugasnya perlu dapat ditelusuri melalui catatan inspeksi, laporan harian atau berkala, dokumentasi pekerjaan, serta rekomendasi teknis apabila ditemukan kondisi yang memerlukan evaluasi.
Namun, kewajiban kehadiran personel di lokasi perlu merujuk pada dokumen kontrak, kerangka acuan kerja, dan ketentuan penugasan yang berlaku. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa pengawasan tidak berjalan hanya berdasarkan foto kondisi konstruksi.
Yang perlu dipastikan adalah apakah proses pengawasan telah dilaksanakan secara memadai dan apakah kondisi material maupun pemasangan telah diperiksa sebelum pekerjaan dilanjutkan atau diterima.
Retakan dan Rongga Perlu Verifikasi Teknis
Dokumentasi visual memperlihatkan beberapa kondisi yang memerlukan penjelasan, mulai dari retakan horizontal, permukaan beton berlubang, hingga rongga dan ketidakrapian pada sejumlah sambungan.
Meski demikian, tampilan tersebut belum cukup untuk memastikan adanya kegagalan struktur atau ketidaksesuaian mutu. Rongga yang terlihat perlu diperiksa untuk menentukan apakah merupakan bagian dari desain sambungan atau celah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Begitu pula dengan retakan, yang perlu dievaluasi berdasarkan lokasi, lebar, kedalaman, dan karakteristiknya. Pemeriksaan juga perlu mencakup dimensi elemen, keselarasan pemasangan, kestabilan konstruksi, serta kesesuaian dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak.
Apabila diperlukan, pengujian material dan pemeriksaan lanjutan oleh tenaga teknis yang kompeten dapat dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang terukur.
Kepala Dinas SDA Akan Meminta Bidang Terkait Mengecek
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, S.T., M.M., telah merespons informasi yang disampaikan redaksi mengenai kondisi konstruksi tersebut.
Melalui pesan singkat, Retno menyampaikan, “Matur nuwun mas share beritanya. Akan dicek bidang yang menangani.”
Tanggapan tersebut menjadi bagian dari proses klarifikasi. Namun, hasil pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis masih diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi material, kualitas pemasangan, serta pelaksanaan pengawasan.
Dinas SDA diharapkan dapat menjelaskan hasil pengecekan, termasuk apakah kondisi yang terdokumentasi telah diperiksa oleh pengawas lapangan dan apakah terdapat catatan atau rekomendasi teknis terkait.
Pihak konsultan pengawas, jika ada dan telah ditetapkan dalam kontrak, juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut atas kondisi yang ditemukan.
Selisih Penawaran Bukan Bukti Penyimpangan
Data pengadaan mencatat pagu anggaran sebesar Rp3.987.724.000 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3.986.534.000. Sementara itu, nilai penawaran CV Tugas Langit tercatat sebesar Rp3.164.172.716,90.
Nilai tersebut lebih rendah sekitar Rp823,55 juta atau 20,65 persen dibandingkan pagu anggaran. Selisih ini tidak dengan sendirinya menunjukkan penyimpangan ataupun penurunan mutu pekerjaan.
Kewajaran harga dan kualitas konstruksi harus dinilai berdasarkan bukti yang berbeda. Harga berkaitan dengan dokumen pengadaan dan komponen pekerjaan, sedangkan mutu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan material, metode pelaksanaan, dan hasil pekerjaan.
Dalam konteks penggunaan anggaran publik, keterbukaan mengenai proses pengawasan dan hasil pemeriksaan menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan proyek.
Menunggu Penjelasan dan Hasil Pemeriksaan
Lingkaralam.com menempatkan kondisi L-Shape yang terlihat dalam dokumentasi sebagai temuan awal yang membutuhkan verifikasi teknis. Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya kelalaian pengawasan, pelanggaran kontrak, ataupun kegagalan konstruksi.
Karena itu, pemeriksaan oleh bidang teknis terkait perlu diarahkan tidak hanya pada kondisi fisik beton, tetapi juga pada kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak dan catatan pengawasan yang tersedia.
Klarifikasi dari Dinas SDA, penyedia jasa, serta konsultan pengawas apabila ditugaskan dalam proyek tersebut akan membantu menjawab pertanyaan publik secara berimbang.
Pada akhirnya, pengawasan konstruksi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan mutu dan fungsi. Hasil pemeriksaan yang objektif diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kondisi konstruksi sekaligus menjaga akuntabilitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran publik.
Tim Investigasi Lingkaralam
