Tuban, Lingkaralam.com – Polemik distribusi LPG subsidi 3 kilogram di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban kian menguat. Selain persoalan harga dan ketersediaan, metode penyaluran juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara ideal, penyaluran LPG subsidi mengutamakan masyarakat miskin atau penerima manfaat dengan porsi sekitar 80 persen, sementara sisanya sekitar 20 persen diperbolehkan mengalir ke pengecer untuk membantu distribusi terbatas.
Namun, berdasarkan fakta di lapangan, kondisi justru terbalik. LPG subsidi lebih banyak disalurkan ke pengecer dibandingkan langsung ke masyarakat.
“Harusnya lebih banyak ke warga, tapi kenyataannya malah lebih sering ke toko,” ujar salah satu warga setempat.
Akibat pola distribusi tersebut, masyarakat kesulitan mendapatkan LPG di pangkalan. Sementara di sisi lain, stok relatif lebih mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Dari hasil penelusuran, LPG yang keluar dari pangkalan dijual sekitar Rp20 ribu, kemudian sampai ke pengecer menjadi Rp22 ribu, dan akhirnya dijual ke masyarakat hingga Rp24 ribu per tabung.
Kondisi ini jelas melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18 ribu per tabung.
Selain berpotensi melanggar aturan, praktik tersebut juga membuka ruang permainan harga serta penyimpangan distribusi LPG subsidi yang seharusnya tepat sasaran.
Dalam papan informasi yang terpasang di lokasi, tercantum HET Rp18.000 serta nomor pengaduan, termasuk call center PT Pertamina (Persero) di 135 dan Ditjen Migas di 136.
Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan audit distribusi dan penertiban di lapangan. Pengawasan ketat dinilai penting agar LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan justru didominasi oleh jalur pengecer.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pangkalan maupun agen terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian pola distribusi tersebut.
Tim Redaksi Lingkaralam.com
