Bojonegoro, Lingkaralam.com – Sejumlah proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.

Sorotan tersebut menguat seiring maraknya pemberitaan media yang menyoroti kualitas pekerjaan proyek BKKD di sejumlah desa. Mulai dari ketebalan bangunan yang diduga tidak sesuai, kualitas material dipertanyakan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang dinilai kurang memenuhi standar teknis.

Namun demikian, alih-alih melakukan klarifikasi secara terbuka, sejumlah pihak penerima program BKKD justru diduga menunjukkan sikap reaktif terhadap kritik media. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan upaya intimidasi terhadap jurnalis dengan melibatkan pihak ketiga.

“Setelah berita naik, ada tekanan secara tidak langsung. Bukan lewat jalur resmi, tapi melalui orang-orang tertentu yang datang dan memberi kesan mengintimidasi,” ujar salah satu jurnalis lokal di Bojonegoro yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (29/12/2025).

Pihak tersebut menduga adanya skema pelibatan oknum tertentu yang berperan sebagai “penekan” atau pemberi gertakan agar pemberitaan tidak dilanjutkan. Pola ini dinilai berbahaya bagi iklim kebebasan pers dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

“Jika benar ada upaya membungkam media dengan cara-cara non-prosedural, ini bukan hanya soal proyek desa, tapi sudah menyentuh ranah kebebasan pers,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kritik media terhadap proyek BKKD merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Media, kata dia, justru membantu pemerintah dan desa agar pelaksanaan program tepat sasaran dan sesuai aturan.

“BKKD itu uang negara. Wajar jika publik dan media mengawasi. Kritik seharusnya dijawab dengan klarifikasi data, bukan intimidasi,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan daerah.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa penerima BKKD maupun instansi terkait di Pemkab Bojonegoro terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun isu intimidasi terhadap media.

Media ini masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk menjaga keberimbangan informasi sebagaimana prinsip jurnalistik.(Redaksi).