Bojonegoro, Lingkaralam.com — Proses lelang proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, mendapat perhatian dari sejumlah perusahaan lokal. Pemkab Bojonegoro agar melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen milik pemenang lelang, PT Gading Kencana Mulya, perusahaan yang berdomisili di Blora, Jawa Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan terkait perlunya pengecekan dokumen administrasi, teknis, serta legalitas perusahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi ISO dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi bagian dari persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap Pemkab Bojonegoro dapat meninjau kembali dokumen milik PT Gading Kencana Mulya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan seperti ISO dan TKDN penting untuk memastikan seluruh ketentuan pengadaan telah dipenuhi,” ujar salah satu perwakilan perusahaan lokal yang tidak ingin disebutkan namanya.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai proses evaluasi tender dapat membantu mengurangi keraguan para peserta, terutama terkait kesesuaian prosedur administrasi, teknis, hingga penawaran harga.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa seluruh tahapan evaluasi dilakukan sesuai aturan. Transparansi diperlukan agar semua peserta merasa prosesnya berjalan objektif,” imbuhnya.
Selain itu, beberapa pelaku usaha lokal juga mempertanyakan terpilihnya perusahaan dari luar daerah. Mereka berharap perusahaan lokal dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam proyek-proyek daerah, mengingat kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kewajiban perpajakan.
“Perusahaan lokal tentu memiliki harapan berperan dalam pembangunan daerah. Karena itu, kami perlu memahami alasan dan pertimbangan panitia dalam menentukan pemenang,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, panitia lelang maupun pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan evaluasi tersebut. Para peserta berharap adanya klarifikasi terbuka untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.(Tim/La).
