Bojonegoro, Lingkaralam.com – Setelah keluh kesah panjang para kontraktor lokal menggema, kini muncul berbagai usulan dan solusi nyata dari mereka agar sistem pengadaan proyek di Kabupaten Bojonegoro bisa kembali memberi ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Suara-suara keluh kesah kontraktor lokal mulai membentuk gagasan. Tidak sekadar mengeluh, mereka mulai menyusun harapan dan langkah perbaikan agar ke depan sistem pengadaan proyek bisa lebih adil dan transparan.
“Kami tidak anti dengan kebijakan baru. Tapi hal itu seharusnya tidak sampai mematikan usaha lokal,” kata seorang kontraktor lokal yang sementara ini tidak ingin namanya dipublikasikan.
Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah membuka kembali ruang komunikasi langsung dengan asosiasi kontraktor lokal untuk membahas hambatan teknis maupun administratif yang sering menjadi kendala.
Selain itu, mereka juga menilai perlunya penyederhanaan persyaratan lelang bagi proyek dengan nilai kecil menengah, terutama bagi badan usaha baru atau yang berbasis di Bojonegoro.
“Kalau semua persyaratan disamaratakan dengan perusahaan besar, ya kontraktor kecil pasti tersingkir. Padahal proyek kecil di bawah Rp1 miliar itu seharusnya menjadi ruang pembinaan bagi kami,” jelasnya.
Tidak hanya soal regulasi, para pelaku usaha lokal juga meminta transparansi data proyek — mulai dari perencanaan, jadwal tender, hingga hasil lelang — agar dapat diakses secara terbuka melalui LPSE atau portal resmi Pemkab Bojonegoro tanpa harus mengandalkan “informasi orang dalam”.
“Kalau semua terbuka, kami bisa siap sejak awal. Tidak harus menebak-nebak kapan tender dibuka. Ini soal keterbukaan dan kesempatan yang sama,” tambah ia.
Beberapa kontraktor juga mengusulkan agar program pembinaan dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha jasa konstruksi kecil kembali digiatkan.
Mereka berharap Dinas teknik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta LPSE Bojonegoro dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan asosiasi untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal.
Di sisi lain, mereka menyadari bahwa integritas dan profesionalisme juga harus datang dari pihak kontraktor sendiri. Beberapa menyebut, sudah saatnya kontraktor kecil pun beradaptasi dengan sistem digital, memahami aturan, dan menjaga kualitas pekerjaan agar kepercayaan bisa tumbuh kembali.
“Kalau pemerintah buka ruang, kami juga siap berubah. Kami ingin maju bersama, bukan hanya jadi penonton,” kata seorang kontraktor lokal lainnya.
Suara-suara itu menggambarkan satu hal: para kontraktor lokal tidak sekadar mengeluh, tetapi siap berbenah dan bekerja sama jika diberi kesempatan yang adil.
Mereka percaya, pemerataan pembangunan di Bojonegoro akan benar-benar terwujud jika ekonomi daerah digerakkan dari bawah — oleh tangan-tangan masyarakatnya sendiri.
“Kami hanya ingin kembali dipercaya. Kalau lokal diberdayakan, Bojonegoro pasti lebih kuat,” tutupnya.
Oleh : M. Zainuddin
