TUBAN, Lingkaralam.com — Distribusi LPG 3 kilogram kembali memunculkan pertanyaan publik. Sebuah truk boks yang membawa sejumlah tabung LPG 3 kilogram terlihat membongkar muatan di depan rumah warga Desa Prambontergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, pada malam hari.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, sejumlah tabung LPG 3 kg tampak tersusun di dalam bak kendaraan tersebut. Tabung-tabung itu berasal dari luar daerah dan terlihat menggunakan segel berwarna merah.
Informasi lain menyebutkan bahwa pihak penerima bukan pangkalan LPG resmi, melainkan masyarakat biasa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai asal pasokan, status kendaraan pengangkut, serta mekanisme distribusi yang digunakan.
Persoalan ini perlu ditelusuri secara objektif. Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa distribusi barang bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan.
Kendaraan Pengangkut Tidak Bisa Lepas dari Pengawasan
Pengangkutan LPG bersubsidi tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan memindahkan tabung dari satu tempat ke tempat lain. Di dalamnya terdapat rantai distribusi yang harus dapat ditelusuri, mulai dari pemasok, penyalur, kendaraan pengangkut, hingga pihak yang menerima barang.
Kementerian ESDM pernah mengidentifikasi pengangkutan LPG 3 kilogram menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar pada penyalur sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan distribusi yang perlu diawasi.
Ketentuan penyediaan dan pendistribusian LPG diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021.
Sementara itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 mengatur pelaksanaan penyaluran BBM, BBG, dan LPG melalui penyalur serta subpenyalur LPG 3 kilogram.
Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan untuk menelusuri apakah kegiatan distribusi dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan dan perizinan sesuai ketentuan.
Dokumen regulasi dapat ditelusuri melalui JDIH Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Truk Boks dan Segel Merah Perlu Diklarifikasi
Penggunaan truk boks dan pembongkaran pada malam hari tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Begitu pula, warna segel merah pada tabung tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan asal maupun legalitas barang.
Namun, apabila kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut LPG bersubsidi, pihak berwenang perlu memeriksa identitas kendaraan, hubungan kendaraan dengan penyalur, asal tabung, dokumen pengiriman, serta tujuan pengangkutannya.
Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah pengiriman tersebut merupakan bagian dari distribusi yang sah atau terdapat indikasi penyimpangan.
Pertanyaan utamanya: apakah kendaraan tersebut terdaftar pada penyalur yang berwenang dan apakah pengiriman LPG ke lokasi penerima dapat dipertanggungjawabkan secara administratif?
Jawabannya harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait, bukan asumsi.
Penerima Bukan Pangkalan, Bagaimana Status Pengirimannya?
Informasi bahwa penerima merupakan masyarakat biasa juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Status sebagai warga biasa tidak otomatis menjadikan seseorang pelaku pelanggaran. Masyarakat yang memenuhi kriteria tetap dapat menjadi pengguna LPG 3 kilogram sesuai ketentuan.
Namun, perlu dibedakan antara pembelian untuk kebutuhan pribadi dan kegiatan menerima atau menyalurkan kembali LPG dalam jumlah tertentu sebagai bagian dari aktivitas distribusi.
Karena itu, jumlah tabung, frekuensi pengiriman, tujuan penggunaan, asal pasokan, serta status pihak yang mengirim dan menerima perlu diperiksa untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Jika pengiriman tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan distribusi, instansi berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Pertamina dan Instansi Berwenang Perlu Turun Tangan
Lingkaralam.com memandang perlu adanya klarifikasi dari Pertamina, penyalur atau agen terkait, serta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
Pemeriksaan setidaknya perlu menjawab beberapa hal:
- Dari penyalur mana LPG tersebut berasal?
- Apakah kendaraan pengangkut terdaftar pada penyalur yang bersangkutan?
- Apa dasar dan dokumen pengiriman LPG dari luar daerah tersebut?
- Untuk kepentingan apa tabung LPG dikirimkan kepada penerima yang disebut bukan pangkalan resmi?
- Apakah pengiriman dan penerimaan tersebut sesuai dengan ketentuan distribusi LPG bersubsidi?
Kejelasan diperlukan agar pengawasan tidak berhenti pada administrasi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan distribusi di lapangan berjalan sesuai aturan.
Subsidi Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat sasaran. Oleh sebab itu, setiap mata rantai distribusinya perlu memiliki kejelasan dan dapat diperiksa apabila muncul dugaan penyimpangan.
Publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti. Publik membutuhkan transparansi, pengawasan yang konsisten, dan penegakan aturan yang tidak tebang pilih.
Publik menilai, aktivitas pengiriman LPG 3 kilogram menggunakan truk boks yang dibongkar di rumah warga Desa Prambontergayang perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama mengenai legalitas pengangkutan, asal pasokan, dan mekanisme distribusinya.
Apabila seluruh proses telah sesuai ketentuan, klarifikasi akan memberikan kepastian. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Distribusi LPG 3 subsidi menjadi ruang yang sulit diawasi. Telusuri kendaraan pengangkutnya, periksa jalur pasokannya, dan pastikan subsidi negara benar-benar disalurkan sesuai ketentuan.
Tim Investigasi lingkaralam
