Tuban, Lingkaralam.com – Ultimatum 7 hari yang dilayangkan DPRD Tuban terkait penanganan kelangkaan LPG 3 kilogram tampak tak lebih dari sekadar formalitas. Faktanya, hingga lebih dari 10 hari berlalu, kondisi di lapangan masih jauh dari kata normal.
Kelangkaan LPG subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah. Warga di beberapa kecamatan mengaku kesulitan mendapatkan gas melon, bahkan harus menghadapi antrean panjang serta pembatasan pembelian di tingkat pangkalan.
Padahal sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, dengan tegas meminta persoalan distribusi LPG 3 kilogram dituntaskan dalam waktu satu pekan. Instruksi itu juga disertai larangan penyaluran ke sektor non-rumah tangga serta dorongan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
Namun hingga kini, realisasi di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Sudah lewat dari 7 hari, bahkan lebih dari 10 hari, tapi gas masih sulit. Kalau pun ada, cepat habis,” keluh salah satu warga.
Di tengah kondisi tersebut, kebijakan penambahan distribusi (extra dropping) justru memunculkan persoalan baru. Alih-alih merata, distribusi tambahan dinilai belum menyentuh wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Sejumlah kecamatan pinggiran seperti Plumpang, Rengel, dan Soko masih mengalami keterbatasan pasokan. Bahkan, dalam satu kecamatan disebut hanya satu hingga dua pangkalan yang menerima tambahan distribusi.
Sebaliknya, wilayah perkotaan justru mendapatkan alokasi lebih besar. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan serius terkait akurasi data serta mekanisme survei yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
Kondisi tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi memperpanjang persoalan.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak berhenti pada tataran kebijakan semata, melainkan memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Jika situasi ini terus dibiarkan, kelangkaan LPG subsidi bukan hanya akan berulang, tetapi juga semakin membebani masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat.
Redaksi Lingkaralam.com
