TUBAN, Lingkaralam.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon, bahkan jika tersedia, harganya disebut telah menembus Rp25 ribu per tabung.
Kondisi itu dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan, di antaranya Tuban Kota, Palang, Merakurak, hingga Bancar. Ironisnya, gas bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro justru makin sulit dijangkau oleh kelompok yang paling berhak.
Sejumlah warga mengaku harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain hanya untuk mencari LPG 3 kilogram. Namun upaya itu kerap berujung sia-sia karena stok kosong atau harga sudah melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sudah susah dicari, kalaupun ada harganya mahal. Bisa sampai Rp25 ribu. Yang susah ya rakyat kecil,” keluh salah satu warga.
Fenomena ini memicu keresahan di tengah masyarakat. Sebab, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok rumah tangga kecil, warung makan, pedagang gorengan, hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi untuk menopang aktivitas harian mereka.
Diduga Pengawasan Lemah, Distribusi Perlu Diaudit
Di sejumlah kecamatan lain, harga LPG 3 kilogram disebut masih berada di bawah Rp25 ribu. Perbedaan harga antarkecamatan ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan distribusi dan dugaan adanya permainan di tingkat lapangan.
Situasi tersebut memunculkan kesan bahwa pengendalian distribusi LPG subsidi di Tuban berjalan tidak merata dan lemah dalam pengawasan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang paling terdampak adalah masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi negara.
Kelangkaan yang berulang juga memunculkan sorotan terhadap peran dinas terkait maupun otoritas pengawas distribusi energi di daerah. Hingga kini, masyarakat menilai belum terlihat adanya langkah konkret dan cepat untuk menstabilkan pasokan maupun harga di lapangan.
Pemkab Tuban Dinilai Tak Peka terhadap Jeritan Warga
Ketiadaan respons cepat dari pemerintah daerah membuat kekecewaan warga semakin membesar. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, lonjakan harga LPG subsidi dinilai sebagai beban tambahan yang sangat memberatkan masyarakat bawah.
Tak sedikit warga yang mulai menilai Pemerintah Kabupaten Tuban seolah tak peduli terhadap persoalan yang berulang ini. Sebab, kelangkaan dan mahalnya gas melon bukan persoalan baru, namun terus terjadi tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.
Jika distribusi tidak segera dibenahi, maka LPG 3 kilogram berpotensi terus menjadi komoditas yang diperebutkan, bukan lagi barang subsidi yang mudah diakses masyarakat miskin.
Butuh Sidak dan Penelusuran Rantai Distribusi
Pemerintah daerah bersama instansi terkait didorong untuk segera melakukan sidak lapangan, menelusuri rantai distribusi, serta mengevaluasi apakah terjadi penyimpangan penyaluran, penahanan stok, atau permainan harga di tingkat pangkalan dan pengecer.
Sebab, jika gas subsidi terus dijual di atas HET tanpa pengawasan tegas, maka subsidi negara berisiko tidak tepat sasaran dan justru menjadi ladang keuntungan pihak tertentu.
Masyarakat kini menunggu bukan sekadar penjelasan, tetapi tindakan nyata.(Red).
