Surabaya, Lingkaralam.com – Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan dihentikan operasionalnya setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dapur.
Berdasarkan data yang beredar, total 1.512 unit SPPG di berbagai daerah terpaksa dihentikan sementara. Penghentian tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur tercatat paling banyak, yakni 788 unit dapur SPPG yang dihentikan. Disusul Jawa Barat 350 unit, DI Yogyakarta 208 unit, Banten 62 unit, Jawa Tengah 54 unit, serta DKI Jakarta 50 unit.
Penghentian operasional dapur ini diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian standar operasional, terutama dalam pengelolaan dapur, sistem sanitasi, serta mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi pelajar untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak. Program ini dibiayai dari anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Sejumlah pihak menilai penghentian sementara dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari proses pembenahan agar pelaksanaan program tetap sesuai standar. Namun di sisi lain, publik juga mulai mempertanyakan pengawasan terhadap operasional dapur yang dinilai belum merata di berbagai daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah hak anak bangsa yang dibiayai dari pajak kita,” demikian salah satu pesan yang turut beredar dalam infografis terkait penghentian dapur SPPG tersebut.
Di beberapa daerah, isu pengawasan dapur MBG sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik, mulai dari kualitas menu makanan, kelengkapan fasilitas sanitasi, hingga standar pengolahan makanan.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik mendorong agar pemerintah memperketat pengawasan dan memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sebelum kembali dioperasikan.
Dengan evaluasi yang lebih ketat, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa sebagai penerima utama program tersebut. (Red).
