Tuban, Lingkaralam.com – DPRD Kabupaten Tuban dinilai perlu mengambil langkah lebih elegan dan komprehensif dalam menyikapi berbagai dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu usulan yang mengemuka adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Usulan tersebut mencakup pemanggilan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau SPPI, mitra pelaksana seperti yayasan maupun vendor, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat kabupaten, hingga organisasi profesi di bidang gizi dan kesehatan lingkungan.
Langkah ini dinilai penting agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat dibahas secara terbuka, proporsional, dan berbasis data, tanpa kesan saling menyalahkan.
“RDP akan jauh lebih elegan. Semua pihak duduk bersama, menyampaikan penjelasan masing-masing, sehingga ada titik temu. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk perbaikan sistem,” ujar salah satu sumber yang mengikuti perkembangan program tersebut.
Sejumlah persoalan yang sempat mencuat, mulai dari dugaan ketidaksesuaian kandungan gizi, menu yang dinilai kurang variatif, hingga kekhawatiran terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan makanan, dinilai membutuhkan mekanisme evaluasi bersama.
Menurutnya, apabila terjadi insiden seperti makanan tidak layak konsumsi atau kasus kesehatan massal, maka harus ada sistem peringatan dini (early warning system) yang jelas dan terstruktur.
“Kalau ada kejadian luar biasa seperti keracunan atau menu yang tidak sesuai standar, itu harus langsung terdeteksi dan ditangani cepat. Sistem pengawasan dan mitigasi harus diperkuat,” tegasnya.
Selain forum evaluasi, transparansi juga dinilai menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Ahli gizi di masing-masing SPPG didorong untuk secara terbuka menyusun dan mempublikasikan daftar menu beserta kandungan zat gizinya sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Langkah ini diyakini akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada orang tua siswa, sekaligus memperkuat akuntabilitas mitra, vendor, dan yayasan pelaksana.
“Kalau daftar menu dan kandungan gizinya jelas, masyarakat tahu apa yang dikonsumsi anak-anaknya. Vendor juga punya standar yang terukur. Trust akan tumbuh,” imbuhnya.
RDP dinilai bukan sekadar forum klarifikasi, tetapi momentum membangun sistem MBG yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. Dengan melibatkan organisasi profesi gizi dan kesehatan lingkungan, standar mutu makanan, higiene sanitasi, hingga pengawasan kualitas bahan baku dapat dirumuskan secara lebih teknis dan ilmiah.
Apalagi, program MBG menggunakan anggaran negara yang tidak kecil dan menyasar kelompok rentan. Karena itu, pengawasan, transparansi, serta koordinasi lintas sektor menjadi keharusan.
DPRD Kabupaten Tuban diharapkan dapat segera mengambil inisiatif tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan program strategis ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
