Tuban, Lingkaralam.com – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Sejumlah kalangan menilai, menu yang dibagikan memang mengandung unsur gizi, namun dinilai belum memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagaimana diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penilaian tersebut muncul setelah dilakukan perbandingan sederhana terhadap kebutuhan gizi harian anak. Secara umum, kebutuhan gizi harian terdiri dari lima komponen utama, yakni karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Dalam analogi yang disampaikan sumber kepada redaksi, apabila kebutuhan energi harian anak diasumsikan sebesar 150 kalori, maka untuk satu kali makan siang, terutama pada kondisi tidak berpuasa, semestinya mampu memenuhi sekitar sepertiga atau setidaknya 50 kalori dari total kebutuhan tersebut.

“Kalau program ini hanya memberikan satu kali makan dalam sehari, seharusnya kandungan gizinya bisa mencukupi proporsi kebutuhan itu. Namun faktanya, yang dibagikan tidak sampai pada angka tersebut,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini dinilai semakin problematik di tengah momentum bulan Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk makanan ringan atau jajanan dikhawatirkan tidak hanya minim kalori, tetapi juga berpotensi tidak dikonsumsi langsung oleh penerima manfaat.

“Kalau dimakan saja kandungan gizinya masih dipertanyakan, apalagi kalau tidak dimakan. Itu berpotensi mubazir. Padahal mubazir itu jelas tidak dianjurkan,” tambahnya.

Selain aspek kandungan gizi, perhatian juga diarahkan pada efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran program. Pengamat kebijakan publik menyebut, program yang menyangkut kebutuhan dasar anak seharusnya berbasis perhitungan ilmiah yang terukur, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif penyaluran anggaran.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program di daerah terkait evaluasi kandungan gizi menu yang dibagikan, maupun mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan standar AKG.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh, agar tujuan mulia program pemenuhan gizi benar-benar tercapai dan tidak sekadar menjadi formalitas pembagian paket makanan.