Bojonegoro, Lingkaralam.com — Sejumlah proyek konsolidasi pembangunan saluran drainase dengan material utama cover u-ditch di Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan publik. Selain dugaan penggunaan material non-Standar Nasional Indonesia (SNI), pekerjaan tersebut hingga Januari 2026 belum rampung 100 persen.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek drainase bernilai miliaran rupiah itu berada di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, serta Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pekerjaan tersebut merupakan produk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Seorang warga setempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap mutu material yang digunakan, khususnya pada cover u-ditch yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Permasalahan mutu cover u-ditch yang diduga tidak sesuai SNI tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kekuatan konstruksi. Kalau memang tidak sesuai RAB, seharusnya diganti,” ujar warga, Senin (11/1/2026).
Indikasi cacat mutu semakin menguat setelah ditemukan perbedaan ukuran material. Cover u-ditch yang terpasang di lokasi proyek diketahui memiliki panjang sekitar 122 sentimeter, sementara ukuran standar pabrikan pada umumnya 120 sentimeter. Padahal, cover u-ditch berfungsi sebagai pijakan aktivitas keluar masuk warga, sehingga ketepatan spesifikasi menjadi krusial.
Ketidaksesuaian standar ini dinilai berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari retak struktural, penurunan saluran u-ditch, hingga kerusakan dini sebelum umur rencana konstruksi tercapai.
Warga di dua desa tersebut menyatakan kekecewaannya dan berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan kualitas proyek infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat.
“Kami butuh konstruksi yang kuat dan tahan lama. Jangan sampai anggaran besar terbuang percuma hanya karena mutu diabaikan,” tegas warga Desa Tanjungharjo.
Masyarakat mendesak agar seluruh pihak terkait segera meninjau ulang pekerjaan, memastikan seluruh material cover u-ditch bersertifikat SNI, serta melakukan tindakan korektif sebelum proyek dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran 100 persen oleh pemerintah.
Selain itu, warga juga menagih pertanggungjawaban pabrikan maupun pemasok material yang diduga menyediakan produk tidak sesuai volume maupun kualitas yang telah disepakati.
Pihak pengawas lapangan dan instansi teknis terkait diharapkan segera melakukan uji mutu resmi guna memastikan aspek keselamatan, kualitas, serta keberlanjutan aset infrastruktur desa tersebut.
Oleh: M Zainuddin
