Bojonegoro, Lingkaralam.com — Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Dusun Nemoni, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan setelah pasangan batu yang berfungsi sebagai penguat tanggul ambrol di sejumlah titik. Ironisnya, kerusakan terjadi ketika proyek masih dalam tahap pengerjaan.
Peristiwa ini memicu pertanyaan publik terkait kualitas konstruksi, metode pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan proyek yang dibiayai APBD Tahun 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp 3.119.308.102.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Wira Utama Raya, dengan konsultan perencana CV Nusa Utama Raya, dan berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan kontrak, pekerjaan direncanakan berlangsung selama 120 hari kalender, dimulai pada 2 September 2025.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah titik mengalami kerusakan. Tumpukan batu tampak berantakan, sementara tanah galian kembali longsor ke dalam saluran irigasi. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan proyek, yakni memperkuat dan menata jaringan irigasi untuk mendukung kebutuhan pertanian.
Warga setempat menyayangkan kejadian tersebut. Mereka menilai kerusakan dini mengindikasikan adanya kemungkinan penyimpangan teknis atau pengerjaan yang tidak mengacu pada rencana spesifikasi.
“Ini bukan sekadar masalah kualitas, tapi juga soal moralitas. Ke mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun irigasi yang kuat dan tahan lama?” ujar HER, salah satu warga, Minggu (24/11/2025). Ia bahkan menduga adanya potensi praktik korupsi di balik pengerjaan yang dianggap asal-asalan.
Warga lain juga menyuarakan hal senada. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik.
“Kami ingin pembangunan yang mengutamakan mutu, bukan asal-asalan,” tegas seorang warga, meminta pertanggungjawaban pihak terkait atas kegagalan proyek tersebut.
Insiden ambrolnya pasangan batu irigasi di Dander menjadi catatan penting bagi Pemkab Bojonegoro dan dinas terkait. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius untuk memperketat mekanisme pengawasan lapangan pada setiap proyek pembangunan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah didesak segera melakukan evaluasi teknis menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan dan menentukan langkah perbaikan. Dengan menjunjung mutu dan profesionalitas, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Bojonegoro dapat kembali diperkuat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak pelaksana proyek, konsultan, maupun dinas terkait atas ambrolnya struktur irigasi tersebut.(Tim/LA).
