Jakarta, Lingkaralam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Dalam suasana tegang penuh determinasi, KPK menggelar konferensi pers yang membuka tabir kelam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) sistemik di Kabupaten Ponorogo.

Kasus ini bukan sekadar praktik korupsi biasa, melainkan jaringan yang menjalar hingga ke lingkaran kekuasaan tertinggi daerah. KPK menyebut operasi ini sebagai hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung senyap, semua ini berawal dari pengintaian panjang hingga penangkapan saat uang suap berpindah tangan.

Konferensi pers yang membahas dugaan suap jual-beli jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi pejabat daerah itu mengungkap bahwa praktik korupsi telah mengakar pada tiga pilar birokrasi, pemerintahan, kesehatan, dan sektor swasta.

Empat Tersangka, Bupati, Sekda, Direktur RSUD, dan Rekanan Proyek, KPK menetapkan tersangka yang dinilai bersekongkol dalam skema korupsi tersebut.

1. SUG Bupati Ponorogo diduga kuat menjadi aktor utama penerima suap sekaligus pengatur arus proyek dan jabatan. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah justru disalahgunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
2. AGP  Sekretaris daerah Ponorogo Berperan sebagai pengatur teknis dan birokratis dalam jual-beli jabatan serta pengondisian proyek. Posisi strategisnya di jantung pemerintahan menjadikannya kunci dalam melancarkan transaksi haram ini.
3. YUM direktur RSUD dr. Harjono lembaga pelayanan publik justru ikut tercemar, diduga terlibat langsung dalam pengaturan proyek di rumah sakit yang menggunakan dana fasilitas kesehatan masyarakat.
4. SC pihak swasta/rekanan proyek Menjadi penghubung dalam transaksi dan pelaksanaan proyek bermasalah. SC diduga memuluskan proyek fiktif maupun mark-up anggaran, mempertebal kerugian keuangan negara.

KPK menyebut, operasi tangkap tangan ini merupakan puncak dari proses intelijen panjang, di mana penyidik bekerja dalam diam, mengintai aliran uang, dan akhirnya menyergap para pelaku di lapangan. Sejumlah barang bukti uang tunai dan dokumen proyek berhasil diamankan.

Penangkapan ini menjadi pesan keras bagi seluruh kepala daerah bahwa kekuasaan bukan lisensi untuk memperkaya diri,” tegas pimpinan KPK dalam konferensi pers.

Kasus Ponorogo seakan menjadi ironi bagi daerah yang dikenal dengan simbol budaya Reog yang gagah dan jujur. Di balik gemerlap budaya itu, tersimpan luka akibat korupsi yang merusak nilai moral dan pelayanan publik.

KPK menegaskan, penyidikan akan terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk dalam lingkaran politik maupun birokrasi daerah.

Kasus Ponorogo menjadi alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah. Ketika jabatan dan proyek publik dijadikan komoditas pribadi, maka keadilan sosial berubah menjadi sandiwara kekuasaan.

Di balik tembok megah kantor pemerintahan, rakyat menanggung akibat dari buruknya layanan publik hingga hilangnya kepercayaan pada negara. (Tim/LA).