Lingkaralam.com/Tuban.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ahmad Munir mengikuti Pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Kementerian Agama secara daring di Aula Kanwil Kemenag Jatim, Sidoarjo, Sabtu (04/02/2023)
“Selain kami mengikuti rakernas secara daring di sini, seluruh pejabat Kemenag Tuban juga menyimak secara daring di Aula Kemenag Tuban,” ujarnya.
Munir menjelaskan acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, seluruh jajaran eselon I, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, dan para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).”Pada kesempatan ini, acara dibuka secara langsung oleh Menag, Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Platinum Surabaya,” tandasnya.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendeklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
“Memasuki tahun politik ini, seluruh warga Kemenag, seluruh ASN untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga secara kondusif di tahun politik, harus berkontribusi langsung ikut mencegah politisasi agama di rumah ibadah,” ujarnya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaran program Kementerian Agama.
“Semua harus berkomitmen untuk menghilangkan praktik korupsi, jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” lanjutnya.
Selain hal tersebut di atas, Menag meminta Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. “Upaya ini harus dimulai dari hal sederhana, misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” lanjut Menag.
Masih menurut Gus Men, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. “Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” katanya
Berkaitan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya. (lai)
Reporter: M Danial
