Editorial
TUBAN, Lingkaralam.com – Di tengah kelangkaan LPG 3 kg yang belum mereda, muncul temuan baru di lapangan yang mengindikasikan adanya pergeseran distribusi ke sektor kebutuhan dapur skala besar atau MBG (Makanan Bergizi Gratis).
Sebelumnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, juga telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait guna memastikan distribusi LPG 3 kg tetap aman dan terkendali. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan distribusi masih menyisakan celah, terutama di tingkat pangkalan dan pengecer.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah sumber menyebutkan meningkatnya pembelian LPG dalam jumlah tidak wajar di kawasan yang terdapat banyak dapur MBG. Kondisi ini diduga turut memicu kelangkaan LPG 3 kg di wilayah sekitar.
“Sekarang banyak yang beralih pesan LPG 12 kilogram non-subsidi. Tapi di sisi lain, LPG 3 kilo justru semakin sulit didapat di sekitar dapur MBG,” ujar salah satu sumber di lapangan, Selasa (7/4/2026).
Selain itu, ditemukan pula indikasi bahwa distribusi LPG di tingkat pangkalan tidak sepenuhnya berjalan normal. LPG yang seharusnya langsung disalurkan ke masyarakat justru diduga diserbu oleh pengecer dalam jumlah besar.
Dari situ, muncul dugaan adanya praktik penjualan kembali ke pihak ketiga dengan harga lebih tinggi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang membutuhkan pasokan stabil dalam jumlah besar.
Jika dugaan ini benar, maka terjadi distorsi distribusi LPG bersubsidi—di mana gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru berpotensi dialihkan untuk kebutuhan skala usaha.
Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa persoalan LPG 3 kg di Kabupaten Tuban bukan hanya soal pasokan, melainkan juga pola distribusi dan pengendalian di tingkat bawah yang belum optimal.
Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan adanya tekanan permintaan dari sektor tertentu yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam skema distribusi subsidi.
Situasi ini menjadi tantangan lanjutan bagi seluruh pihak, terutama , pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum, untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Tanpa pengawasan yang ketat dan penertiban di tingkat pangkalan hingga pengecer, potensi kelangkaan diperkirakan akan terus berulang, terutama di wilayah dengan aktivitas dapur skala besar.
Seperti diketahui, kelangkaan LPG 3 kg di Tuban tidak hanya berdampak pada antrean panjang, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi menjadi pihak paling terdampak, sementara potensi penyimpangan distribusi semakin memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan.
Oleh : M. Zainuddin
