Bojonegoro, Lingkaralam.com – Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari Surgi, warga Desa Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, yang menyampaikan langsung keluhannya dalam forum “Sapa Bupati” di Pendopo Malowopati, Senin (20/1/2026).
Di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan jajaran pejabat daerah, Surgi mengungkapkan bahwa proyek pembangunan jalan rigid beton yang bersumber dari BKKD diduga kuat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, ia menilai pelaksanaan proyek tersebut tidak transparan dan menyimpan sejumlah kejanggalan di lapangan.
Menurutnya, proyek yang mulai berjalan sejak 12 Januari 2026 itu kini justru tertutup rapat dari akses publik. Saat warga mencoba meminta salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pemerintah desa, permintaan tersebut tidak dipenuhi.
“Kami justru diarahkan ke konsultan proyek. Anehnya, dokumen RAB disebut sebagai dokumen privasi dan tidak bisa diakses. Kalau seperti ini, bagaimana rakyat bisa mengawasi proyek BKKD,” tegas Surgi.
Tak hanya menyampaikan keberatan secara lisan, Surgi mengaku telah mendokumentasikan berbagai dugaan kejanggalan teknis serta realisasi pelaksanaan proyek di desanya sebagai bentuk kepedulian dan kontrol masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Surgi secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat, untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan menyeluruh, baik secara fisik maupun administrasi proyek.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono langsung memberikan instruksi kepada pihak terkait. Ia meminta pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan pemerintah desa, sekaligus memerintahkan dinas teknis terkait bersama Inspektorat untuk melakukan verifikasi langsung di lokasi proyek.
“Kepala dinas terkait dan Inspektorat nanti bisa datang langsung ke lapangan. Hasilnya tolong disampaikan ke Pak Surgi,” tegas Bupati Setyo Wahono.
Langkah ini diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap proyek yang bersumber dari anggaran publik benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh: M Zainuddin
