Bojonegoro, Lingkaralam.com – Proyek pembangunan jalan poros desa yang dibiayai dari anggaran BKKD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 di Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Temuan awal di lapangan menunjukkan indikasi pengerjaan lapisan pondasi yang tidak memenuhi standar ketebalan, serta dugaan pondasi strauss yang tidak mencapai kedalaman ideal, sehingga proyek berpotensi tidak memiliki daya tahan jangka panjang.
Proyek yang tercantum dalam papan informasi pembangunan tersebut memiliki nilai pagu Rp 2.161.591.238 dengan target pelaksanaan pada November 2025 oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sudu.
Volume konstruksi disebutkan mencapai total 834 meter dengan lebar bervariasi antara 4–5 meter.
Namun dalam pelaksanaan proyek tersebut, ditemukan lapisan pondasi atas (LPA) pada badan jalan yang tidak tampak memenuhi ketentuan teknis. LPA seharusnya berfungsi sebagai penyebar beban dari permukaan aspal ke lapisan pondasi bawah dan tanah dasar.
Namun, berdasarkan pantauan, lapisan agregat yang terbentang terlihat tipis dan tidak melalui proses pemadatan optimal.
Jika LPA dikerjakan tipis atau tidak dikompaksi sesuai standar, maka beban kendaraan dapat langsung menekan tanah lunak di bawahnya. Hal ini mengakibatkan jalan akan cepat retak, berlubang, atau mengalami penurunan terutama saat musim hujan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, jika pelaksanaan tersebut seolah dikerjakan tidak sebagaimana spesifikasi.
“Sepertinya hanya ditutup batu begitu saja, tidak dipadatkan berkali-kali. Kami khawatir saat hujan bakal rusak cepat.” katanya, Selasa (9/12/2025).
Sementara pada bagian proyek yang menggunakan pondasi strauss, ditemukan tiang tulangan yang mencuat di tengah akses jalan.
Berdasarkan pengamatan, kedalaman bore diduga kurang dari 1 meter, jauh di bawah standar minimal konstruksi pondasi untuk tanah lunak seperti area persawahan di Desa Sudu.
Padahal, pada tanah jenuh air, pondasi strauss umumnya harus mencapai kedalaman 1,5 meter untuk mendapatkan tanah keras yang mampu menahan beban.
Jika tidak, komponen bangunan yang ditopang pondasi berisiko miring, retak, dan ambles dan tidak ada saya dukungnya.
“Kalau hanya satu meter, itu bukan pondasi, itu hanya lubang. Tidak akan ada daya dukungnya.” katanya menambahkan.
“Kita berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan maupun pendampingan kegiatan BKKD dapat menjalankan tugasnya secara intensif dan profesional,” imbuh ia.
Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar pelaksanaan proyek benar-benar sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, sehingga dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat melalui pemerintah daerah tidak disalahgunakan dan hasilnya dapat dinikmati secara adil oleh warga.
Dengan kondisi lapangan seperti ini, proyek berpotensi merugikan keuangan daerah. Pembangunan jalan yang tidak sesuai standar akan cepat rusak sebelum umur rencana tercapai. Kerusakan dini akan memakan biaya perbaikan yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Seperti diketahui, pelaksanaan proyek BKKD Bojonegoro tahun 2025 ini turut mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta pengawasan Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai upaya memastikan akuntabilitas pekerjaan tetap terjaga.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebelumnya mengingatkan bahwa seluruh desa penerima BKKD wajib melaksanakan pembangunan sesuai standar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mutu hasil pekerjaan.
“Patuhilah prosedur, termasuk pengadaan SDM dan swakelola agar ekonomi desa bergerak dan pembangunan berkualitas,” tegasnya saat membuka Bimtek BKKD, Senin (22/9/2025).
Setyo Wahono juga mengingatkan para penerima anggaran BKKD untuk bekerja secara transparan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko penyimpangan dan potensi pelanggaran hukum.
Media ini akan terus melakukan pemantauan dan memberikan update terbaru.
Oleh : M. Zainuddin
