Bojonegoro, Lingkaralam.com – Di tengah gemerlapnya angka APBD Bojonegoro yang mencapai Rp7,9 triliun, ada suara lirih dari para kontraktor kecil yang kini kian tenggelam di bawah bayang-bayang sistem pengadaan yang dinilai tidak adil.
Di sebuah warung kopi di pinggiran kota, beberapa kontraktor lokal Bojonegoro tampak duduk dengan wajah muram. Kopi yang mereka pesan sudah dingin, tapi keluh kesah mereka masih serasa hangat.
“Sebagai masyarakat lokal Bojonegoro, kami berharap bisa ikut mengerjakan proyek pemerintah, tapi tahun ini, kami merasakan seolah menjadi tahun terberat. Terdapat ribuan paket, tapi tak satupun kami kebagian,” keluh salah seorang kontraktor lokal yang namanya enggan disebutkan yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia jasa konstruksi.
Dirinya mengaku, harapannya sempat tumbuh besar, saat pemimpin Bojonegoro yang baru adalah putra lokal. Namun kenyataannya, sistem Penunjukan Langsung (PL) yang diharapkan menjadi ruang hidup justru seakan semakin tertutup rapat.
“Semua seperti sudah diatur. Kami hanya bisa menonton. Rasanya seperti tamu atau penonton di rumah sendiri,” ujarnya lirih.
Bagi mereka, proyek kecil bukan hanya soal keuntungan, tapi soal kelangsungan hidup usaha dan nasib para pekerja. Banyak di antara mereka yang kini masih menganggur karena tak ada lagi proyek yang bisa dikerjakan.
“Hampir tiap hari dihubungi tukang-tukang lokalan yang menganggur. Mereka menanyakan pekerjaan. Sekarang, jangankan kerja, dengar kabar proyek saja sudah jarang,” kata kontraktor lain yang duduk di sebelahnya.
Beberapa kontraktor lokal juga menyebut, bahwa persyaratan lelang tahun ini paling rumit dibanding sebelumnya. Begitupula kurangnya sosialisasi menjadi hambatan.
Akibatnya, saat ini banyak paket proyek di Bojonegoro kembali di-retender karena proses lelang belum selesai. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah persyaratan dan jadwal lelang operasional cukup matang? Jika banyak paket retender, bisa berarti ada masalah dalam dokumen atau prosedur yang mempersulit proses. Belum lagi waktu yang kian sempit menuju akhir tahun.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD Bojonegoro terus menggaungkan semangat pembangunan dan pemerataan ekonomi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan antara retorika dan realita.
Transparansi dan pemerataan kesempatan menjadi harapan besar yang hingga kini masih sebatas wacana.
Para kontraktor kecil hanya berharap satu hal: kesempatan yang adil. Mereka ingin kembali dipercaya, ingin diberi ruang, agar roda ekonomi lokal benar-benar berputar dari bawah.
“Kami bukan minta dikasihani, kami cuma ingin diberi kesempatan,” katanya sebelum meninggalkan warung, membawa sisa harapan di tengah hiruk pikuk pembangunan daerahnya sendiri.(Bersambung)
Oleh : M. Zainuddin
