Tuban, Lingkaralam.com – Banyaknya Contract Change Order (CCO) dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Kabupaten Tuban mendapat tanggapan Komisi 1 DPRD Tuban.
Anggota Komisi 1 DPRD Tuban Hj, Tri Astuti, SH,. MH, berharap materi ihwal CCO ini bisa menjadi referensi acuan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran.
“InsyaAllah materi CCO akan kita jadikan sebagai referensi dalam rapat,” kata anggota Komisi 1 DPRD Tuban bidang pembangunan infrastruktur dan SDM.
Salah seorang kontraktor yang namanya enggan dipublikasikan menuturkan, dengan begitu banyaknya CCO cenderung mengindikasikan adanya kinerja perencanaan yang kurang profesional.
“Perencanaan harusnya dilakukan secara profesional sebagaimana tahapan prosedur administrasi,” katanya, Kamis (31/10/2024).
“Seperti saat survei di lokasi dalam upaya mengidentifikasi kondisi kebutuhan perencanaan, harusnya ada sinkronisasi dengan gambar maupun volume, sehingga adanya CCO bisa diminimalisasi. Banyaknya CCO juga membuat teman-teman kontraktor lain seringkali mengeluh,” katanya.
Dia menyebutkan, dalam proses CCO juga ada pembiayaan yang harus dibayar kontraktor. Besarannya bervariasi menyesuaikan pagu anggaran.
“Terkadang saya dan teman-teman kontraktor lain juga muncul sinyalemen, bahwa CCO ini seolah terkesan adanya sinyalemen unsur kesengajaan. Kenapa tidak? Setiap perubahan gambar dalam satu paketnya harus membayar biaya Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, menyesuaikan pagu anggaran,” katanya.
Selain itu, lanjut ia, adanya CCO berdampak pula terhadap waktu penyelesaian proyek yang tentunya akan molor.”Padahal disisi lain, kita juga harus berpacu dengan waktu agar terhindar dari keterlambatan yang berpotensi denda dan sejenisnya,” katanya.
“Secara umum, sebenarnya saya dan temen-temen kontraktor lain tidak mempermasalahkan keberadaan CCO, selama jumlah paket yang terdapat proses CCO masih wajar-wajar saja. Tapi kalau jumlah paketnya sudah over seperti ini, ya tentunya banyak kontraktor pusing. Semoga saja DPRD kita bisa menganalisis problematik permasalahan CCO ini, “katanya.
Informasi yang didapat media Lingkaralam.com menyebutkan, Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPU Tuban, menjadi penyumbang CCO terbanyak. Dari 120 paket proyek yang dikelola, 50 paket diantaranya melakukan CCO.(Bersambung).
Oleh : M. Zainuddin
