Tuban, Lingkaralam.com – Kebijakan penambahan distribusi (extra dropping) LPG 3 kilogram di Kabupaten Tuban kian menuai kritik keras. Alih-alih menjawab kelangkaan, distribusi tambahan justru dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menyesatkan kebijakan publik.
Sorotan ini tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga terus digaungkan oleh media massa yang secara konsisten mengungkap ketimpangan distribusi di lapangan. Intensitas pemberitaan yang terus bergulir menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap realitas yang terjadi.
Jika penambahan distribusi yang terpusat di wilayah perkotaan tidak didasarkan pada data dan survei yang akurat, maka kebijakan tersebut bukan hanya gagal, tetapi juga berisiko menimbulkan asumsi buruk di tengah publik.
“Kalau data surveinya tidak sesuai fakta, ini bukan sekadar keliru, tapi bisa menyesatkan kebijakan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya terdapat 17 pangkalan di wilayah Kota Tuban dan sekitarnya yang menerima tambahan LPG 3 kilogram. Ironisnya, mayoritas pangkalan tersebut berada di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi wilayah yang secara logika bukan prioritas utama penerima subsidi.
Distribusi tambahan ini tersebar di sejumlah titik strategis kota. Mulai dari Kelurahan Sukolilo (Taufiq Rohman), Baturetno (Sumarmi), hingga Sendangharjo milik Bagus Dwi Handoko dan Supriono.
Di pusat kota, tambahan pasokan juga mengalir ke Kutorejo melalui pangkalan Muhamad Umar Zaky di Jalan Panglima Sudirman. Sementara di Karangsari, distribusi diberikan kepada Mochamad Juyudi di sekitar Jembatan Kingking dan Hadi Safii di sekitar Polsek Kota.
Kelurahan Karang pun tak luput dari alokasi, melalui pangkalan Eko Kurniawan dan Anugrah Jaya di Jalan Mojopahit. Di sepanjang Jalan Brawijaya, distribusi tambahan diberikan kepada Sukandar dan Suhariyanto Mahardika.
Pangkalan lain yang turut menerima extra dropping antara lain Sujatmiko di Jalan Hayam Wuruk, Agus Purna Irawan dan Kholifah Nuraini di sekitar Masjid Al-Falah, Jefry Konar di Desa Kembangbilo, Moch Shohibul Munir di Dusun Mawot Desa Sugiharjo, serta Afifudin di Kelurahan Mondokan.
Meski sempat terjadi antrean di sejumlah titik seperti Mojopahit dan Brawijaya, kondisi di wilayah tersebut kini berangsur normal. Namun pertanyaannya: normal bagi siapa?
Di saat kota relatif aman, kondisi berbeda justru terjadi di wilayah pinggiran. Sejumlah kecamatan seperti Plumpang, Rengel, hingga Soko masih mengalami keterbatasan pasokan. Bahkan, dalam satu kecamatan disebut hanya satu hingga dua pangkalan yang menerima tambahan distribusi.
Ketimpangan ini memunculkan dugaan kuat bahwa hasil survei yang dijadikan dasar kebijakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tuban patut dipertanyakan.
Alih-alih menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target utama subsidi, kebijakan extra dropping justru terkesan “mengamankan” wilayah kota yang secara ekonomi lebih mapan.
Situasi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan akses energi bagi masyarakat kecil.
Desakan pun menguat agar pemerintah daerah tidak sekadar menggulirkan kebijakan, tetapi juga membuka data secara transparan, mengevaluasi metode survei, serta menindak tegas potensi penyimpangan distribusi LPG subsidi.
Jika tidak, publik berhak mempertanyakan: kebijakan ini benar untuk rakyat, atau sekadar formalitas administratif?
Redaksi Lingkaralam.com
