Editorial
TUBAN, Lingkaralam.com – Di tengah mencuatnya dugaan penyelewengan distribusi LPG 3 kg di wilayah barat Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi distribusi LPG di Gedung KORPRI, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati , Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah terkait, perwakilan PT.Pertamina Patra Niaga wilayah Tuban, Hiswana Migas, serta agen LPG se-Kabupaten Tuban.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya pembelian LPG 3 kilogram secara tidak biasa di tengah kekhawatiran masyarakat akan kelangkaan.
Dalam forum tersebut, Bupati Tuban menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menjaga stabilitas distribusi.
“InsyaAllah kita dalam distribusi khususnya LPG 3 kilo ini akan berkomitmen semuanya clear, aman, terkendali,” ujar bupati.
Pemkab Tuban juga memastikan pasokan tetap terjaga melalui dukungan Pertamina yang telah menambah distribusi sekitar 102 ribu tabung LPG di wilayah Tuban. Selain itu, skema penyaluran disebut lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di tingkat distribusi, pemerintah menegaskan bahwa pembelian LPG 3 kilogram harus melalui pangkalan resmi guna memastikan harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan distribusi lebih terkontrol. Saat ini, tercatat terdapat 32 agen dengan sekitar 1.386 pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.
Transparansi juga menjadi perhatian, dengan kewajiban bagi setiap pangkalan untuk mencantumkan HET secara jelas sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan distribusi diperkuat melalui sistem pelaporan real time dari agen hingga pangkalan, serta koordinasi intensif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas.
Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang belum sepenuhnya selaras dengan klaim tersebut. Sebelumnya, ditemukan aktivitas mencurigakan berupa pemindahan LPG dari satu truk distributor resmi ke beberapa truk lain di area perkebunan di wilayah barat Tuban—di luar mekanisme distribusi resmi.
Di sisi lain, antrean panjang warga untuk mendapatkan LPG 3 kg masih terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan, tidak sedikit warga mengaku harus pulang dengan tangan kosong meski telah mengantre.
Kesenjangan antara kebijakan dan realita ini memunculkan dugaan adanya persoalan struktural dalam distribusi LPG, mulai dari potensi pengalihan ke luar daerah, praktik pengoplosan, hingga lemahnya pengawasan di tingkat lapangan.
Berbeda dengan kondisi di Kabupaten tetangga lainnya seperti Bojonegoro yang mulai menunjukkan stabilitas distribusi LPG 3 kg, situasi di Tuban belum sepenuhnya membaik. Antrean warga dan keterbatasan stok masih menjadi indikasi bahwa persoalan distribusi di daerah ini belum sepenuhnya teratasi. Apalagi harga di pengecer jauh di atas HET.
Situasi ini menjadi tantangan serius bagi seluruh pihak, terutama PT.Pertqmina Patra Niaga dan pemerintah daerah, untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Pemkab Tuban pun mengimbau masyarakat agar membeli LPG sesuai kebutuhan guna menjaga distribusi tetap merata dan kondisi tetap kondusif.
Meski demikian, penguatan pengawasan dan penegakan aturan dinilai menjadi kunci agar kelangkaan tidak terus berulang dan masyarakat kecil tidak kembali menjadi pihak yang paling terdampak.
Oleh : M. Zainuddin
