Tuban, Lingkaralam.com – Klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terkait ketersediaan LPG subsidi yang disebut aman menjelang Hari Raya Idulfitri mulai dipertanyakan. Fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.
Berdasarkan pantauan awak media, harga LPG subsidi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban telah menembus Rp28 ribu per tabung. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dan memicu keluhan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan.
Tak hanya persoalan harga, temuan di lapangan juga mengindikasikan adanya kejanggalan dalam distribusi. Di wilayah Krajan, Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terpantau penumpukan LPG dalam jumlah besar di lokasi yang tidak lazim, yakni di area perkebunan.
Dari dokumentasi yang dihimpun di lokasi terlihat ratusan hingga diduga ribuan tabung LPG tersusun di lokasi tersebut. Keberadaan LPG dalam jumlah besar di area terbuka dan jauh dari jalur distribusi resmi menimbulkan tanda tanya serius terkait pengawasan dan tata kelola distribusi.
Tak hanya itu, hasil pemantauan di lapangan juga mencatat adanya aktivitas kendaraan pengangkut LPG yang mencurigakan. Setidaknya terlihat satu truk pengangkut LPG, dua unit truk lainnya, serta satu kendaraan pikap yang diduga terlibat dalam mobilisasi tabung-tabung tersebut. Bahkan, salah satu truk terpantau dalam kondisi tertutup terpal dan diduga bermuatan penuh LPG.
Aktivitas ini semakin menguatkan dugaan adanya distribusi tidak wajar. Bahkan, publik menduga LPG subsidi tersebut berpotensi disalurkan keluar daerah, termasuk ke wilayah Jawa Tengah.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan resmi Pemkab Tuban yang menyebut stok aman dan distribusi dalam kendali. Di sisi lain, masyarakat justru menghadapi kelangkaan dan lonjakan harga.
“Kalau memang stok aman, kenapa di lapangan susah dan mahal? Jangan sampai ini hanya omong kosong,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi LPG subsidi, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Dugaan praktik penimbunan hingga distribusi lintas daerah pun mencuat seiring temuan di lapangan.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada sejumlah pihak terkait belum membuahkan hasil. Bupati Tuban, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), DPRD Tuban, hingga aparat penegak hukum (APH) belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Minimnya respons dari para pemangku kebijakan ini semakin menambah tanda tanya publik, sekaligus memunculkan kesan adanya pembiaran terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Pemkab Tuban bersama aparat penegak hukum didesak segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh. Transparansi distribusi dan penindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi langkah mendesak untuk memastikan LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.
Menjelang puncak kebutuhan Lebaran, publik menunggu bukan sekadar klaim, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Tim Lingkaralam.com
