Editorial // Tim Redaksi

BOJONEGORO, Lingkaralam.com– Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yang menyerap anggaran sekitar Rp800 miliar seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut justru memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari polemik operasional batching plant yang status perizinannya dipertanyakan, distribusi beton ready mix yang diduga tidak selalu sesuai dengan volume pemesanan, hingga temuan pekerjaan fisik proyek desa yang kualitasnya dipersoalkan.

Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola pelaksanaan BKKD di Kabupaten Bojonegoro, terutama terkait efektivitas pengawasan teknis, transparansi distribusi material pembangunan, serta konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi terhadap kegiatan industri maupun proyek pembangunan yang terlibat dalam program desa. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan, besarnya anggaran pembangunan desa tersebut dikhawatirkan tidak sepenuhnya sejalan dengan kualitas infrastruktur yang dihasilkan di lapangan.

Salah satu sorotan yang mengemuka dalam pelaksanaan BKKD 2025 adalah polemik keberadaan batching plant di Desa Sumengko yang diduga terlibat dalam distribusi beton untuk sejumlah proyek pembangunan desa. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif perizinan usaha, tetapi juga menyangkut konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi terhadap kegiatan industri yang beroperasi di wilayahnya.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa fasilitas produksi beton tersebut diduga telah beroperasi untuk mendukung proyek BKKD, sementara status kelengkapan perizinannya masih menjadi pertanyaan. Situasi ini menimbulkan persepsi di ruang publik bahwa penegakan regulasi di tingkat daerah belum berjalan secara tegas, terutama ketika kegiatan industri yang berkaitan langsung dengan proyek pembangunan pemerintah tetap beroperasi di tengah polemik perizinan.

Selain persoalan perizinan, penataan zonasi industri batching plant di Bojonegoro juga menjadi sorotan. Dalam kerangka tata ruang wilayah, setiap kegiatan industri pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, penataan lokasi industri beton siap pakai dinilai belum berjalan secara tertib sehingga memunculkan kesan ketidakteraturan dalam pengelolaan industri pendukung proyek pembangunan.

Di sisi lain, persoalan teknis distribusi beton ready mix juga menjadi keluhan sejumlah pelaksana konstruksi proyek BKKD di tingkat desa. Beberapa pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa pengiriman beton tidak selalu sesuai dengan volume pemesanan yang tercantum dalam dokumen pengiriman.

Temuan dugaan kekurangan volume beton ready mix menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Ketidaksesuaian antara dokumen Delivery Order (DO) dengan volume beton yang diterima di lokasi pekerjaan tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan administratif dalam penggunaan anggaran, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas konstruksi apabila kebutuhan teknis tidak terpenuhi secara presisi.

Dalam pekerjaan konstruksi, ketepatan volume material merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan struktur dan daya tahan infrastruktur. Apabila volume beton yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan teknis, maka kualitas hasil pekerjaan berpotensi menurun dan infrastruktur yang dibangun dapat mengalami kerusakan lebih cepat dari masa pakai yang seharusnya.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program BKKD masih belum berjalan optimal. Selama ini pengawasan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan pelaporan kegiatan, sementara pengendalian mutu pekerjaan fisik di lapangan belum dilakukan secara maksimal.

Kondisi tersebut membuat potensi penyimpangan kualitas pekerjaan sulit terdeteksi sejak awal. Akibatnya, berbagai persoalan teknis baru muncul setelah proyek selesai dikerjakan atau ketika infrastruktur mulai digunakan oleh masyarakat.

Jika ditarik ke belakang, pelaksanaan BKKD di Kabupaten Bojonegoro sebenarnya telah mengalami sejumlah perubahan dari tahun ke tahun, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme administrasi program.

Pada periode sebelumnya, seperti tahun 2023, pelaksanaan BKKD masih banyak mengedepankan skema swakelola dan padat karya. Pendekatan tersebut memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat desa sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal di tingkat desa.

Namun setelah terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024, mekanisme pelaksanaan program mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk pembatasan bahwa setiap desa hanya dapat mengajukan satu jenis program BKKD dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini secara administratif dimaksudkan untuk meningkatkan fokus pelaksanaan program.

Meski demikian, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan desa. Baik pada skema sebelumnya maupun pada skema yang lebih baru, pekerjaan fisik yang tidak sesuai spesifikasi teknis masih kerap ditemukan.

Temuan tersebut mencakup mutu material yang tidak memenuhi standar, dugaan pengurangan volume pekerjaan, hingga kekhawatiran bahwa infrastruktur jalan yang dibangun akan cepat mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan. Variasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian mutu bukan hanya bersifat insidental, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih sistemik dalam tata kelola pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan total alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar pada tahun 2025, program BKKD menjadi salah satu instrumen fiskal terbesar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Ironisnya, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan teknis yang kuat dan konsisten di lapangan.

Karena itu, berbagai kalangan menilai bahwa pelaksanaan BKKD 2025 perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya pada aspek regulasi dan administrasi program, tetapi juga pada sistem distribusi material pembangunan, pengawasan teknis pekerjaan fisik, serta konsistensi penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan desa.

Dalam konteks ini, Bupati Bojonegoro dinilai perlu mengambil langkah evaluasi yang lebih terbuka dengan melibatkan langsung seluruh pemerintah desa sebagai pelaksana utama pembangunan di lapangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggelar forum evaluasi terbuka yang mengundang seluruh kepala desa maupun pelaksana kegiatan BKKD untuk menyampaikan secara langsung pengalaman, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Forum evaluasi semacam ini penting agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan BKKD, tidak hanya berdasarkan laporan administratif dari perangkat daerah, tetapi juga dari realitas yang dialami langsung oleh desa.

Selama ini, berbagai keluhan mengenai mekanisme pelaksanaan BKKD kerap hanya disampaikan secara informal di ruang-ruang terbatas. Tidak sedikit pula pelaksana kegiatan di desa yang menyampaikan adanya tekanan atau intervensi dari berbagai pihak dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan desa, meskipun keluhan tersebut jarang muncul secara terbuka dalam forum resmi.

Melalui evaluasi yang terbuka dan melibatkan seluruh desa, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kembali skema pelaksanaan BKKD yang lebih ideal, transparan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan pembangunan desa. Dengan demikian, ke depan tidak lagi muncul berbagai keluhan atau “curhatan” dari desa mengenai intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program, dan BKKD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang sehat serta berorientasi pada kualitas infrastruktur dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Bojonegoro.