Tuban, Lingkaralam.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan tidak ada larangan bagi masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, Kamis (5/3/2026). Ia menyebut, jika ditemukan permasalahan terkait menu MBG, masyarakat diminta segera melaporkan kepada tim monitoring dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau MBG ada masalah laporkan. Kata Bu Nanik, Wakil Ketua BGN, menu MBG diunggah tidak apa-apa,” ujar Khofifah.
Menurutnya, unggahan masyarakat di media sosial justru dapat membantu mempercepat proses pengawasan pelaksanaan program MBG di lapangan. Bahkan, kata dia, tim monitoring disebut mampu merespons laporan masyarakat dalam waktu maksimal 1×24 jam.
“Supaya monitoringnya cepat direspons. Kan ada Tim Monitoring. Kata Wakil Ketua BGN, responsnya 1×24 jam,” jelasnya.
Khofifah juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengunggah menu MBG di media sosial, karena pihak BGN telah menyatakan tidak akan memidanakan pihak yang mengunggahnya.
“Wakil Ketua BGN kan bilang tidak apa-apa diunggah,” tegasnya.
Namun kondisi di lapangan di Kabupaten Tuban justru memunculkan pertanyaan. Sejumlah laporan masyarakat terkait pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas menu hingga sistem distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), disebut belum mendapat respons yang jelas dari pihak terkait.
Beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan program di daerah, termasuk koordinator dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) wilayah maupun koordinator tingkat kecamatan, hingga kini belum memberikan penjelasan resmi atas sejumlah temuan yang beredar di masyarakat.
Padahal, SPPI diketahui memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk memastikan standar distribusi, kualitas makanan, serta koordinasi dengan sekolah dan penyedia layanan.
Minimnya respons tersebut memunculkan sorotan terhadap efektivitas sistem pengawasan yang sebelumnya disebut mampu menindaklanjuti laporan masyarakat dalam waktu singkat.
Dengan adanya pernyataan gubernur tersebut, publik kini menunggu sejauh mana sistem pengawasan program MBG benar-benar berjalan di daerah, khususnya dalam merespons berbagai laporan yang muncul dari masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Jika pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal, tujuan utama program tersebut dikhawatirkan berpotensi tidak tercapai secara maksimal.
Oleh: Tim Redaksi
