Bojonegoro, Lingkaralam.com – Proyek pengaspalan jalan di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp2,2 miliar menuai sorotan warga.
Pasalnya, jalan yang baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan tersebut sudah terlihat mengalami tambalan di sejumlah titik sepanjang ruas jalan.
Secara kasat mata, beberapa bagian aspal tampak telah diperbaiki, memunculkan kekecewaan masyarakat yang sebelumnya menyambut baik pembangunan akses jalan desa tersebut.
Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam memastikan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur desa benar-benar berjalan efektif dan mengutamakan kualitas jangka panjang.
Yang menarik perhatian publik, proyek tersebut dalam pelaksanaannya berada dalam pengawasan tim mitigasi risiko yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro, serta Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Skema pengawasan kolaboratif ini pada dasarnya dirancang untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Namun munculnya tambalan pada aspal dalam waktu relatif singkat menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika pengawasan dilakukan secara berlapis, mengapa kualitas pekerjaan tetap dipersoalkan?
Secara teknis, kerusakan jalan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah pekerjaan selesai dinilai tidak lazim. Sejumlah kemungkinan penyebab pun mulai disorot, mulai dari dugaan ketebalan lapisan aspal yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga potensi ketidaksesuaian spesifikasi material.
Jika benar terjadi ketidaksesuaian spesifikasi teknis, persoalan ini dinilai tidak cukup hanya diselesaikan melalui kewajiban kontraktor melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan. Yang perlu dievaluasi lebih jauh adalah sistem pengendalian mutu serta efektivitas pengawasan proyek.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Krondonan menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menilai pengawasan yang melibatkan banyak unsur seharusnya mampu menjamin kualitas pekerjaan.
“Kalau proyek ini diawasi oleh tim mitigasi risiko yang melibatkan banyak unsur, tapi hasilnya baru sebulan sudah rusak, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas di atas kertas,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan program BKKD.
“Kami ingin kualitas, bukan sekadar laporan selesai 100 persen. Bupati harus berani mengevaluasi total sistem realisasi pelaksanaan BKKD secara menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Tokoh masyarakat tersebut juga mendesak agar Inspektorat Kabupaten Bojonegoro segera melakukan audit fisik ulang secara independen terhadap proyek tersebut.
Audit dimaksud mencakup pengujian ketebalan aspal, volume material, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis. Hasil pemeriksaan pun diharapkan dapat dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kasus jalan di Krondonan ini dinilai tidak sekadar persoalan teknis tambalan aspal. Lebih jauh, hal tersebut menjadi indikator apakah sistem pengawasan berlapis yang melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar berjalan efektif atau hanya bersifat prosedural.
Jika pembenahan dilakukan secara serius, peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur desa di Bojonegoro. Namun jika tidak, yang tergerus bukan hanya kualitas jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen pembangunan daerah.
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan juga menyoroti realisasi proyek BKKD 2025 di beberapa desa di Bojonegoro yang dilaporkan sudah mengalami tambalan pada beberapa titik, meskipun pekerjaan baru selesai dalam hitungan minggu.
Oleh: M Zainuddin
