Tuban, Lingkaralam.com – Kerja sama empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dengan Unit Pengolahan Limbah Sampah BUMDes Asoka menuai sorotan publik. Selain nilai anggaran yang dinilai minim, warga juga mempertanyakan pelibatan tenaga kerja lokal dalam program tersebut.
Diketahui, total anggaran pengelolaan limbah dari satu SPPG di Sokosari sebesar Rp500 ribu per bulan. Artinya, artinya tidak seimbang dengan pengelolaan sampah limbah SPPG. Karena oprasional tiap hari harus mengambil sampah di tiap masing masing MBG dan sekaligus pengolahan limbah yang di hasilkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerja sama tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sejumlah warga mengaku belum merasakan dampak langsung, terutama dalam hal kesempatan kerja.
“Harapan warga sekitar bisa ikut bekerja. Tapi kenyataannya yang mengerjakan justru orang dari luar daerah. Kami hanya jadi penonton di desa sendiri,” ujar salah satu warga Sokosari kepada Lingkaralam.com, Senin (23/2/2026).
Warga berharap, jika kerja sama ini benar-benar bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi desa, maka prioritas tenaga kerja seharusnya diberikan kepada masyarakat setempat. Baik sebagai tenaga pengangkut, distribusi, suplai bahan baku, hingga pengelolaan unit usaha.
Seorang tokoh masyarakat setempat menilai, kurangnya pelibatan tenaga kerja lokal berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, Program MBG melalui SPPG selama ini diklaim membawa dampak ekonomi bagi desa.
“Kalau konsepnya pemberdayaan, semestinya warga sekitar dilibatkan. Jangan sampai program yang masuk desa justru tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain soal tenaga kerja, besaran anggaran Rp500 ribu per bulan per SPPG juga menjadi pertanyaan. Warga menilai nominal tersebut belum menjawab kebutuhan operasional pengelolaan limbah secara realistis, termasuk untuk biaya tenaga kerja, transportasi, hingga proses pengolahan sampah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG maupun pengurus BUMDes Asoka belum memberikan klarifikasi resmi terkait komposisi anggaran dan alasan penggunaan tenaga kerja dari luar daerah.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Mereka menilai, program pengelolaan limbah yang melekat pada pelaksanaan MBG semestinya tidak hanya menjadi formalitas administrasi, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga desa.
Oleh: Redaksi
