Bojonegoro, Lingkaralam.com – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang membidangi proyek fisik menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai, SKPD terkait tidak bekerja maksimal dan jauh dari kata profesional.
Sorotan tersebut mencuat proyek saluran drenase di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari anggaran tahun 2025 justru dilaksanakan pada awal tahun 2026. Kondisi itu dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan kegiatan pembangunan.
“Bagaimana tidak disorot, pekerjaan yang seharusnya selesai di tahun anggaran 2025 justru baru dikerjakan di awal 2026. Ini menunjukkan kinerja yang tidak optimal,” ujar salah satu warga Margomulyo, Selasa (15/1/2026).
Akibat lemahnya kinerja tersebut, sejumlah proyek fisik, khususnya pembangunan saluran drainase menggunakan u-ditch, mengalami keterlambatan penyelesaian atau molor dari jadwal kontrak.
“Banyak proyek yang molor dari tahun anggaran 2025 disebabkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh SKPD yang membidangi fungsi pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 hingga memasuki Januari 2026, masih ditemukan sejumlah proyek milik Pemkab Bojonegoro yang belum juga rampung. Padahal, proyek-proyek tersebut semestinya telah selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Salah satu yang paling disorot adalah proyek pembangunan saluran drainase yang tersebar di beberapa wilayah. Lambannya pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak lepas dari lemahnya perencanaan dinas terkait selaku pengguna anggaran.
“Penyusunan skedul pekerjaan terlihat tidak realistis dan tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan. Akibatnya, pekerjaan tidak selesai tepat waktu,” jelasnya.
Warga juga menilai keterlambatan tersebut berpotensi berdampak pada kualitas hasil pekerjaan serta manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
“Kami melihat perencanaannya tidak matang sejak awal. Dampaknya bukan hanya molor, tapi juga bisa berpengaruh pada mutu pekerjaan dan manfaatnya bagi warga,” pungkasnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemkab Bojonegoro segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD terkait. Selain itu, pengawasan terhadap proyek pembangunan diminta untuk diperketat agar ke depan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Oleh: M Zainuddin
