Bojonegoro, Lingkaralam.com – Hasil pekerjaan cor beton Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Desa Tambakromo – Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan publik. Pasalnya, mutu beton yang tampak di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana standar konstruksi yang semestinya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi permukaan dan struktur beton terlihat keropos serta tidak padat. Agregat kasar tampak menonjol ke permukaan, mengindikasikan proses pengecoran yang diduga tidak dilakukan secara optimal, baik dari sisi pemadatan maupun metode pelaksanaan teknis.

Selain itu, pada beberapa bagian dinding TPT terlihat lapisan semen tidak merata dan mudah terkelupas. Bekas cetakan pun masih tampak jelas, dengan hasil akhir yang jauh dari kesan rapi. Padahal, konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyek infrastruktur yang seharusnya memiliki kekuatan dan daya tahan jangka panjang.

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar. Mereka menilai kualitas cor beton yang kurang maksimal berpotensi membahayakan keselamatan, terlebih posisi TPT berada di pinggir jalan.

“Kalau hasil cornya seperti ini, kami khawatir cepat rusak. Apalagi ini menahan tanah di tepi jalan, rawan longsor atau ambrol,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Secara teknis, beton yang tidak memenuhi spesifikasi dapat menyebabkan penurunan mutu struktural, retak dini, hingga kegagalan fungsi konstruksi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

Diketahui, proyek TPT tersebut merupakan pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai kontrak sebesar Rp188 juta. Proyek ini dikerjakan oleh CV Gianto Sakses Barokah, dengan pengawasan dari CV Karya Sembilan Satu sebagai konsultan pengawas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut. Publik pun berharap adanya evaluasi menyeluruh serta pengawasan yang lebih ketat agar kualitas pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan.

Oleh: M Zainuddin