Bojonegoro, Lingkaralam.com – Seorang kontraktor di Kabupaten Bojonegoro menilai masih banyaknya pekerjaan proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran mengindikasikan lemahnya kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro.

Menurutnya, persoalan utama yang kerap dikeluhkan para penyedia jasa adalah pola konsolidasi proyek yang dilakukan dalam waktu sangat terbatas. Sejumlah paket pekerjaan kecil digabung menjadi satu paket besar dan dikelola oleh satu penyedia jasa, tanpa diiringi perencanaan waktu yang matang.

“Perencanaan seharusnya dilakukan secara profesional sesuai tahapan prosedur administrasi. Konsolidasi pekerjaan itu harusnya disinkronkan dengan waktu pelaksanaan, agar potensi keterlambatan bisa diminimalisasi,” ujarnya kepada Lingkaralam.com, Minggu (28/12/2025).

Ia mengungkapkan, skema konsolidasi justru sering menimbulkan persoalan di lapangan. Selain membebani satu penyedia jasa, banyak kontraktor lain juga merasa dirugikan.

“Banyaknya konsolidasi ini membuat teman-teman kontraktor sering mengeluh. Dalam waktu yang sangat mepet, sekitar 40 hari, kami harus menyelesaikan hingga 10 paket pekerjaan dalam satu skema konsolidasi,” jelasnya.

Tak hanya soal waktu, ia juga menyoroti munculnya berbagai dugaan di kalangan kontraktor terkait kebijakan konsolidasi tersebut. Menurutnya, tak sedikit rekan sejawat yang menilai pola ini terkesan disengaja.

“Kadang muncul sinyalemen di antara kami, seolah-olah konsolidasi ini memang diarahkan seperti itu. Kenapa pekerjaan sebanyak itu harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas?” katanya.

Dampak lain dari konsolidasi, lanjut dia, juga dirasakan pada aspek pembayaran. Skema tersebut dinilai memengaruhi pencairan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.

“Di satu sisi, kami dituntut berpacu dengan waktu agar tidak terkena denda keterlambatan. Tapi di sisi lain, pembayaran juga bergantung pada progres, yang tentu semakin berat ketika pekerjaan terlalu banyak dan waktunya terbatas,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para kontraktor tersebut.

Oleh: M Zainuddin